Maruarar: Waspadai Pemecah Belah PDIP

Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait meminta kader mewaspadai pihak-pihak yang berusaha memecah belah partai, terutama pascahasil survei terbaru mengenai kepemimipinan PDIP.

Survei terbaru Poltracking menyimpulkan bahwa ketua umum petahana Megawati Soekarnoputri maupun keturunannya tidak direkomendasikan menjadi ketua umum periode berikutnya.

Menurut hasil survei, figur Megawati berada di posisi tiga terbawah dari sembilan tokoh yang dianggap layak menjadi ketua umum. Dua tokoh lain di posisi terbawah adalah putra dan putri Mega yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Namun, menurut Ara, PDIP punya kekhasannya sendiri dalam menentukan siapa calon ketua umum yang pantas memimpin.

Pada Rakernas di Semarang tahun lalu, 500 kader dari 33 provinsi telah bersepakat kembali meminta putri Soekarno itu kembali menjabat ketua umum dengan alasan yang menyatukan PDI-P adalah figur Megawati.

"Tentu ada ukuran ukuran ideologis dan sejarah dan Mbak Mega ini negarawan. Kenapa? Kewenangan Kongres Bali 2010, untuk posisi presiden itu diberikan kepada Mbak Mega sebagai ketum terpilih. Tetapi dia menyerahkan kepada Mas Jokowi," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (23/03).

Dengan kembalinya Megawati sebagai ketum PDI-P periode 2015-2019, Ara yakin partai berlambang banteng itu menjadi semakin solid dan kompak.

"Dan pasti akan ada upaya mengadu kita. Kita lihat partai lain mengalami perpecahan. Dan dalam konteks itu Mega tetap ketua umum," ujarnya.

Ara menghormati hasil survei yang dikeluarkan Poltracking. Namun, dia menegaskan PDI-P perlu waspada terhadap upaya siapapun yang berniat memecah belah.

"Tentu salah satu yang kita khawatirkan kalau kita tidak kompak, kita diadu. Survei sah saja. Kita dengarkan. Kita tidak mau menuduh siapapun. Dan hubungan Jokowi dan Mega tidak ada masalah, baik baik saja," pungkasnya.