Nasdem: Gedung DPR Tua, Wajar Pakai Pengharum Rp 2 M Lebih

Jakarta - Pimpinan Fraksi Partai Nasdem menyatakan tak ada masalah dengan keputusan Setjen DPR RI mengadakan pewangi ruangan hingga Rp 2,3 miliar pertahun dalam rangka pemeliharaan gedung parlemen.

Diketahui, dalam Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2015, Setjen DPR RI menganggarkan kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yakni pembelian pewangi ruangan mencapai Rp 2.302.280.000.

Proyek pengadaan pengharum ruangan ini diikutsertakan dalam kegiatan lelang sederhana. Mata anggarannya sudah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik DPR. Item itu masuk ke kategori lelang sederhana.

Memang setiap ruangan di kompleks Parlemen dipasangi sebuah alat berisi pengharum ruangan itu. Pengharum dimasukkan ke dalam sebuah kotak berwarna putih yang akan menyemprotkan cairan pewangi dalam interval tertentu.

Alat itu ada dii setiap ruangan anggota DPR, yang di Gedung Nusantara I saja terdiri dari 23 lantai.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, wajar bila Gedung DPR yang sudah berumur tua diberi pengharum.

"Semakin tua gedung, semakin tua maintenance-nya. Maka dibutuhkan pewangi-pewangi yang jumlahnya lebih banyak. Itu butuh penyegaran. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, ini gedungnya besar. Kalau Rp 2,3 Miliar itu besar, tapi menjadi kecil jika melihat jumlah ruangan di DPR," ujar Johnny, Selasa (14/4).

Selain pengharum, lelang sederhana lainnya di Setjen DPR adalah seperti pengadaan makan rusa yang memang masih dipelihara. Rusa-rusa itu kerap terlihat berlarian di kawasan pepohonan di Kompleks Parlemen. Makanannya menghabiskan dana hingga lebih dari Rp 600 juta setahun.

Menurut Johnny, perawatan rusa itu juga sebaiknya tak perlu dipermasalahkan. Sebab keberadaan hewan-hewan itu adalah bagian dari ekosistem.

"Barang lingkungan hidup seperti ini perlu juga kan," imbuhnya.

Bahkan, Johnny mengaku pihaknya mendukung bila gedung DPR sekalian direnovasi bila dirasa biaya perawatannya terlalu mahal. Apalagi, gedung DPR saat ini, menurut dia, tak ramah teknologi karena dibangun sebelum munculnya teknologi-teknologi baru.

"Misalnya, belum ada sarana fiber optic. Sangat minim sekali. Padahal kita butuh akses data yang cepat. Tapi tentu renovasi itukan perlu rasionalisasi juga," kata dia.