Perwakilan Klub se-Jawa Barat Tolak KLB

Usai bertemu Ketua Umum PSSI, mereka tegas mengaku menolak KLB, serta akan mendukung kepengurusan Djohar Arifin hingga masa kerjanya selesai.

Perwakilan klub Divisi I, Divisi II dan Divisi III se-Jawa Barat, menyatakan menolak rencana Kongres Luar Biasa (KLB) yang digulirkan oleh Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI), yang direncanakan pada 6 Maret depan. Penolakan itu disampaikan setelah sekitar 48 pengurus klub asal Jawa Barat itu menemui Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).

"Kami telah sepakat menolak pelaksanaan KLB. Tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan melaksanakan KLB. Kami pun tidak akan datang pada kongres yang dilakukan KPSI," kata perwakilan klub se-Jawa Barat, Nurhasan, usai bertemu Ketua Umum PSSI.

Ketua klub Divisi III Persatuan Sepak Bola Kota Cimahi (PSKC) itu mengaku, selain dari klub, beberapa Pengcab PSSI (Jabar) juga menolak pelaksanaan KLB yang mempunyai agenda utama pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Umum PSSI itu. "Selama ini, ada komunikasi yang hilang. Saat bertemu Pak Ketua, semuanya telah dijelaskan, termasuk masalah pembinaan," katanya menambahkan.

Dengan adanya penolakan KLB, kata Nurhasan, pihaknya bersama perwakilan klub-klub yang hadir pun berkomitmen mendukung kepengurusan Djohar Arifin Husin hingga masa kerjanya selesai.

Sementara itu, Deputi Sekjen PSSI Bidang Kompetisi, Saleh Mukadar, yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengaku menyambut baik upaya yang dilakukan oleh klub-klub dan Pengcab PSSI asal Jawa Barat itu. "Intinya, mereka masih mendukung PSSI di bawah kepengurusan Djohar Arifin Husin," katanya.

Untuk pelaksanaan KLB sendiri, seperti diberitakan, KPSI telah mengagendakan Kongres Tahunan di Hotel Swissbale, Jakarta, 21 Januari nanti. Salah satu agenda yang disebutkan akan dibahas adalah pembentukan Komite Pemilihan (KLB) dan Komite Banding.

Sementara itu untuk Kongres Tahunan versi PSSI, rencananya baru akan dilaksanakan pada 18 Maret nanti. Pelaksanaan kongres itu tepat dua hari sebelum batas akhir yang diberikan oleh FIFA, yaitu 20 Maret. Jika itu tidak terlaksana, maka Indonesia akan terancam sanksi tegas.