Uni Eropa Segera Cabut Hukuman ke Myanmar

Kamis, 19 Januari 2012 | 04:02 WIB
D
B
Penulis: DAS | Editor: B1
Aung San Suu Kyi, pejuang Myanmar
Aung San Suu Kyi, pejuang Myanmar (EPA)
"Beberapa negara ingin memberikan tanda dorongan sebelum pemilihan umum pada April, yang akan melihat upaya bersejarah penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi masuk parlemen."

Uni Eropa (EU) mempertimbangkan mencabut hukuman terhadap Myanmar pada Februari nanti,  untuk mendorong perubahan di sana.

Bantuan juga dipertimbangkan, "segera" kepala kebijakan luar negeri EU, Catherine Ashton, berkunjung ke negara itu.

"Dengan perkembangan di negara itu, kami melakukan tinjauan umum atas kebijakan kami," kata juru bicara EU, Michael Mann

Tanggapan kelompok 27 negara itu terhadap serangkaian gerakan damai pemerintahan baru Myanmar akan diputuskan pada pembicaraan di antara menteri luar negeri EU di Brussels, Senin nanti.

Para Menlu itu diperkirakan mengumumkan kesediaan "mempertimbangkan langkah awal" pada Februari untuk mulai mencabut hukuman, atau jika tidak, akan dibahas pada tinjauan tahunan pada pertengahan.

"Beberapa negara ingin memberikan tanda dorongan sebelum pemilihan umum pada April, yang akan melihat upaya bersejarah penerima Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi masuk parlemen," kata sumber EU yang tak mau disebut namanya.

Rabu ini, Filipina menyeru masyarakat internasional mencabut hukuman terhadap Myanmar, sementara Italia berjanji membantu negara Asia tenggara itu melestarikan warisan budayanya.

Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe juga mengunjungi Myanmar dan menjadi menteri luar negeri pertama Prancis berkunjung ke negara Asia Tenggara itu, yang merdeka dari Inggris pada 1948, dan menteri pertama Prancis mengunjunginya sejak pemberontakan rakyat ditumpas pada 1988.

Perjalanannya menyusul kunjungan bersejarah Menteri Luar Ngegeri Amerika Serikat Hillary Clinton pada Desember 2011 dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada awal Januari.

Inggris adalah pemberi bantuan terbesar ke Myanmar.

Setelah hampir lima dasawarsa dibawah kekuasaan junta militer, pemerintahan Myanmar pada Maret 2011 diganti oleh pemerintahan sipil, walau masih dikuasai mantan jenderal.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon