Ditlantas Polda Diminta Gelar Diskusi Pengganti 3 in 1

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Ditlantas) untuk melakukan Focus Grup Discussion (FGD) terkait dengan penerapan ganjil genap sebagai pengganti 3 in 1 yang sudah resmi dihapuskan per 16 Mei 2016 ini.

"Itu kan sudah ada kajian dari dulu (ganjil genap), kalau 3 in 1 tidak, harusnya ganjil genap untuk menuju ERP. Makanya saya bilang sama Dirlantas yang baru tolong bapak pelajari dan bikin FGD," ujar Basuki di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/5).

FGD tersebut, menurut Basuki untuk melihat manfaat dan mudharat, razia, dan kemungkinan pro serta kontra lainnya yang akan muncul. Salah satunya adalah persoalan kemungkinan orang akan mengganti plat nomor.

"Kalau sudah siap, ya jalan kan. Sambil nunggu ERP," ujarnya.

Jika menerapkan ganjil-genap pun, pengawasannya tidak akan sulita karena ada kamera pengawas atau CCTV yang akan memantau pergerakan kendaraan. Dengan demikian, maka masyarakat tidak akan berani menggunakan plat nomor palsu.

"Pokonya saya sudah bilang kepada petugas Dinas Perhubungan semua sama polisi. Kalau mau jalankan ganjil genap boleh, tapi tiap kali lampu merah kamu harus berani langsung 20-50 orang ketok pintu yang terjebak, cek STNK-nya. Begitu ada palsu, pidana mobil ditahan," katanya.

Dengan demikian, katanya, maka, masyarakat yang akan memalsukan plat nomor pun akan jera dan tidak akan megulanginya. Ia menilai, hal tersebut lebih efektif dibandingkan 3 in 1.