BPPT Prioritaskan Pengembangan Lima STP

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memprioritaskan pengembangan lima dari sembilan science technopark (STP) karena adanya efisiensi anggaran. Diharapkan pengembangan lima STP ini bisa meningkatkan inovasi dan layanan teknologi.

Kepala BPPT, Unggul Priyanto, mengatakan, saat ini BPPT fokus pada lima STP yakni STP Palalawan, Bantaeng, Pekalongan, Baron Technopark dan Lampung.

"Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan minta ada yang prioritas dari 9 itu, maka kita fokus 5, karena masalah anggaran. Namun bukan berarti 4 lainnya kita abaikan," katanya di sela-sela Refleksi BPPT 2016 di Auditorium BPPT, Senin (15/8).

Penetapan STP prioritas ini mengacu pada adanya efisiensi anggaran. Dari total anggaran BPPT 2016 sebesar Rp 900 miliar, Rp 300 miliar untuk kajian teknologi dan Rp 600 miliar untuk gaji pegawai. Anggaran kajian itu terkena pemotongan hampir Rp 170 miliar.

"Akibatnya ada yang sudah berjalan bisa di cut di tengah jalan. Hal ini berimbas pada program, misalnya pembenihan ikan target dua titik hanya satu titik. Malahan tidak selesai dan dilanjutkan tahun depan," paparnya.

Di sini lain, Unggul pun menegaskan, BPPT terus mendorong, penerimaan negara non pajak (PNBP), badan layanan umum dan royalti bagi peneliti. Tahun 2015 penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh BPPT mencapai lebih dari Rp 140 miliar. Dari beberapa inovasi yang sudah diproduksi massal, peneliti juga telah mengantongi royalti, misalnya dari garam farmasi, BPPT mendapat 1-3 persen dari nilai produknya.

Unggul menegaskan, BPPT fokus pada inovasi bukan sekadar penelitian. Inovasi tersebut tidak selalu penelitian dasar. Tetapi bagaimana mengubah barang lebih bermanfaat dengan sentuh teknologi.

"Ke depan, BPPT akan terus meingkatkan inovasi dan layanan teknologi," ujarnya.

Anggota DPR Komisi VII, Satya Widya Yudha, mengungkapkan, peran BPPT dalam pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Inisiasi pembangunan technopark dengan kekhususan seperti maritim, pertanian di sejumlah wilayah Indonesia yang dilakukan BPPT perlu didorong.

Ia berpandangan, pemotongan anggaran haruslah mengacu pada kajian mendalam dan perlu dilaporkan ke DPR. Penghematan anggaran bukan untuk pengurangan pada lembaga dan kinerja yang berkontribusi positif bagi pertumbuham ekonomi.

"Menunda technopark akan berimplikasi pada tata technopark. Diharapkan Kementerian Keuangan tidak gegabah melakukan efisiensi pada hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," paparnya.