Pengamat: Parpol di Indonesia Sangat Bergantung pada "Dana Siluman"

Jakarta - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pangkal dari permasalahan korupsi di partai politik (parpol) adalah rekrutmen kader. Parpol, lanjutnya, belum berhasil mencetak politisi yang berintegritas.

Penyebab lainnya, menurut Pangi, rakyat yang masih belum sepenuhnya sejahtera. "Basis memilih pemimpin di tengah masyarakat pemilih irasional adalah basis uang dan popularitas," kata Pangi, Senin (5/12).

Pada bagian lain, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center tersebut, elektabilitas parpol dapat tergerus jika kadernya korupsi. "Kita ambil contoh nyata, bagaimana Partai Demokrat diterjang tsunami politik, kehilangan elektoral lebih dari separuh dibandingkan Pemilu 2009, karena banyaknya kader yang tersandung kasus korupsi," ujarnya.

"Jadi ini biasanya dikenal pendekatan institusi. Perilaku elite bisa merobohkan bangunan sebuah institusi, sebangun dan seruang, itu teori empiriknya, sehingga pembangunan kepercayaan atas parpol, sangat ditentukan kader dan orang orang yang menjalankan roda organisasi."

Pangi mendukung agar dana bantuan parpol dinaikkan. Pasalnya, tak ada parpol yang mandiri di Indonesia. Dikatakan, semua sangat bergantung pada dana siluman dan proyek. "Lebih sadis lagi, tak jarang dan sudah menjadi rahasia umum parpol menjadikan BUMN sebagai sapi perahan. Tidak sedikit juga untuk membiayai parpol, menjadikan kepala daerah bupati, walikota dan gubernur sebagai 'ATM' parpol," kata Pangi.

"Kita apresiasi dan mendukung kajian KPK menaikkan dana dan bantuan parpol. Namun pertanyaan adalah apakah bisa menjamin atau berkorelasi menurunkan praktik korupsi? Kita coba dulu, kalau sekarang menjawab berkurang atau tidak, kita sudah mengambil kesimpulan yang melompat, dijalankan saja belum, lalu kita jawab tak ada jaminan."

Dia menyatakan, sanksi tegas tentu harus disiapkan jika anggaran dinaikkan. "Kalau anggaran naik, tapi masih banyak ditemukan parpol memakan uang siluman atau main proyek, serta masih berselancar dengan mark-up anggaran APBN, maka harus disiapkan juga regulasi atau aturan hukum yang maha ketat dan sanksi yang keras dan hukuman yang berat," pungkasnya.