KPU: Pilkada Serentak 2017 Berjalan Lancar dan Aman

Sabtu, 18 Februari 2017 | 09:39 WIB
YP
FB
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FMB
Siluet petugas menunjukan tabulasi pilkada Papua Barat di Ruang Kontrol KPU Pusat, Jakarta, 15 Februari 2017.
Siluet petugas menunjukan tabulasi pilkada Papua Barat di Ruang Kontrol KPU Pusat, Jakarta, 15 Februari 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai secara umum penyelenggaraan pilkada serentak berjalan lancar dan aman. Ferry mengakui adanya sejumlah masalah, pelanggaran dan kecurangan di beberapa daerah, namun masih dalam level yang bisa diantisipasi dan diatasi.

"Memenag ada beberapa catatan kita yang menjadi bahan evaluasi terkait data pemilih, ketidakpahaman petugas di lapangan dan ketersediaan logistik," ujar Ferry di Jakarta, Sabtu (18/2).

Mengenai data pemilih, kata Ferry, KPU pada prinsipnya berpandangan yang bisa memilih adalah yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang nantinya mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan atau form C6. Jika tidak terdaftar di DPT, maka yang bersangkutan bisa memilih menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan (suket) dari dinas dukcapil.

"Apabila tidak masuk DPT tetapi berdomisili di wilayah yang pilkada dan dekat dengan TPS, tentunya bisa memilih jam 12-13 dengan menggunakan E-KTP atau suket. Dengan prinsip kehati-hatian, khawatir ada isu soal palsu maka dibuktikan juga dengan identitas lain seperti Kartu Keluarga," jelas dia.

Ferry juga meminta masyarakat proaktif mengkawal proses pilkada khususnya data pemilih sehingga semua bisa terakomodir dalam DPT atau setidaknya memiliki E-KTP dan suket sehingga bisa melakukan pemungutan suara.

"Karena banyak juga masyarakat yang baru menyadari bahwa dia tidak terdata setelah DPT ditetapkan," ungkap dia.

Tekait petugas KPPS yang tidak memahami aturan yang termasuk Surat Edaran Nomor 151 Tahun 2017, menurut Ferry, kasusnya hanya kasuistik di daerah tertentu saja, sehingga tidak bisa digeneralisasi. "Jadi, kalau ada kasus tidak memahami berarti nanti perlu bimtek lagi tetapi tidak bisa digeneralisir seIndonesia," tandas dia.

Sedangkan ketersediaan logistik, lanjut Ferry, bisa diantisipasi. Menurut dia, surat suara cukup dan tercukupi secara menyeluruh di Indonesia.

"Logistik bisa terantisipasi walaupun ada faktor eksternal seperti cuaca ekstrim dan ombak besar cukup menghambat sehungga ada beberapa wilayah harus lakukan pemungutan suara susulan," pungkas dia.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon