Dasar Legalitas Indonesia Raya Incorporated Sangat Kuat

Yogyakarta - Dasar legalitas dari pembentukan Indonesia Raya Incorporated (IRI) sangat kuat. Apalagi, konsep IRI merupakan perwujudan dari konsep kesatuan ekonomi dari Wawasan Nusantara.

Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dalam focus group discussion (FGD) bertema "Indonesia Raya Incorporated: Energi sebagai Alat Pemersatu Bangsa" yang digelar Gerakan Ekayastra Unmada - Semangat Satu Bangsa di Hotel Gallery, Yogyakarta, Rabu (22/2).

FGD itu diikuti oleh belasan wartawan dari berbagai media massa di Tanah Air, seperti dari Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua. "Legalitas IRI ini sangat kuat. Oleh karena itu, kami di PPAD sangat mendukung konsep ini," ujar Kiki.

Pertama, ujarnya, adalah Pancasila, terutama dalam rangka mewujudkan sila ke lima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, kata Kiki, keadilan yuang bisa diwujudkan IRI bukan keadilan sekelompok pengusaha atau pemerintah pusat.

IRI juga sangat terkait erat dengan nasionalisme Indonesia. Kiki pun mengutip pidato 1 Juni yang disampaikan Presiden Pertama Ir Soekarno. Ketika itu, Bung Karno menyebutkan pandangan ahli dari luar negeri bahwa nasionalisme itu terbentuk dari kesamaan sejarah dan visi ke depan, yang mengikat satu bangsa.

"Menurut Bung Karno, pendapat itu sudah kuno, karena hanya bicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia di satu negara. Nasionalisme Indonesia, kata Bung Karno, harus berbicara antara manusia dengan tanahnya. Artinya, manusia Indonesia dengan Tanah Airnya harus menjadi satu kesatuan. Ini sesuai denan konsep IRI," ujarnya.

Kedua, IRI sangat erat kaitannya dengan konsep Wawasan Nusantara, yakni sebagai satu kesatuan ideologi, politik, budaya, dan ekonomi. IRI akan membentuk satu kesatuan ekonomi.

"Jadi, IRI ini sangat penting, karena bangsa ini belum mempunyai konsep pengelolaa sumber daya alam. Maka, konsep IRI ini akan penting bagi negara ini. Paradigma pengelolaan SDA masih mengggunakan konsep kolonial. SDA dikeruk sebesar-besarnya hanya untuk membesarkan pendapatan negara," ujarnya.

Terkait dengan itu, Kiki mengingatkan bahwa model perang sekarang beralih ke bentuk effect base operations (EBO). Dengan cara ioni, suatu negara dibuat mengalami self destruction. "Perang model generasi keempat ini berbentuk perang ekonomi, budaya, dan informasi. Tujuannya adalah untuk merebut persepsi masyarakat atau anak-anak bangsa," kata Kiki.

Dulu, ujarnya, penguasaan suatu negara menggunakan hard power, namun sekarang mereka memakai soft power. "Negara adikuasa menggunakan cara-cara sopan. Pakai kulonuwun. Namun, tanpa terasa, kekuatan ekonomi kita sudah dikuasai mereka," ujarnya.

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah menggunakan pembusukan politik melalui suap kepada para politisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga, muncul budaya transaksional yang kian marak saat ini. "Cara lain, pembajakan negara (state capture) dilakukan lewat perubahan UU hingga amendemen UUD 1945," ujarnya.