Bangun 3 Destinasi Wisata, Pinjaman Bank Dunia Cair Juli 2017

Jakarta- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan kembali kesungguhan pemerintah untuk membangun tiga destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut), Borobudur di Jawa Tengah dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ditambah, satu destinasi wisata tambahan, yaitu Tanah Toraja di Sulawesi Selatan (Sulsel)

Usai menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Darmin mengatakan bahwa World Bank (Bank Dunia) tetap berkomitmen menyediakan dana pinjaman sebesar US$ 200 juta untuk mengembangkan tiga destinasi pariwisata prioritas tersebut.

"Tadi itu membicarakan bagaimana dan Bank Dunia juga memang membantu untuk mengembangkan tiga atau empat destinasi itu," kata Darmin di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/3).

Kemudian, lanjut Darmin, dalam rapat juga dibahas perihal hasil studi atas empat destinasi pariwisata prioritas tersebut. Dalam artian, kebutuhan akan infrastruktur pendukungnya dan perbaikan yang diperlukan.

Secara terpisah, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah berkomitmen memberikan pinjaman sebesar US$ 200 juta untuk membangun tiga destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

Kemudian, Arief memastikan bahwa kontrak pinjaman dengan Bank Dunia akan ditandatangani pada bulan Juni mendatang dan mulai bisa dicairkan pada bulan Juli 2017.

"Tadi World Bank datang juga, bagusnya World Bank tetap komitmen untuk memberikan pinjaman sebesar US$ 200 juta dan kontrak signing (penandatanganan) akan kita lakukan pada bulan Juni dan efektifnya nanti akan bulan Juli (2017)," papar Arief.

Hanya saja, Arief memastikan bahwa pinjaman Bank Dunia tersebut khusus untuk tiga destinasi pariwisata prioritas. Sedangkan, delapan destinasi pariwisata prioritas lainnya akan dibangun menggunakan anggaran pemerintah selama lima tahun, sebesar Rp 30 triliun.

Namun, Arief juga mengakui bahwa dana pinjaman Bank Dunia tersebut belum cukup untuk membangun pariwisata di tiga daerah prioritas itu. Oleh karena itu, pemerintah tetap akan mengeluarkan dana untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur pendukung, di antaranya adalah Bandar Udara (Bandara).

"Jadi kita yang paling besar dari pemerintah. Jadi, kita butuh Rp 200 triliun untuk 10 destinasi, yang publiknya. Yang lainnya private Rp 100 triliun. Pemerintah, melalui APBN hanya memberikan 30 persennya selama 5 tahun, yakni sekitar Rp 30 triliun. Jadi kurang Rp 70 triliun. Ini World Bank hanya memberikan US$ 200 juta, anggap saja Rp 2 triliun. Jadi, kita masih punya banyak kebutuhan dana," ungkapnya.

Untuk itu, Arief mengungkapkan pemerintah akan menawarkan beberapa proyek pembangunan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna mengatasi kekurangan dana tersebut.