Pengamat: Pilkada 2018 Pemanasan Pemilu 2019

Jakarta - Pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan Pilkada 2018 memiliki makna tambahan strategis sebagai pemanasan menuju Pilpres 2019. Alasannya, provinsi-provinsi besar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, maupun Kalimantan kali ini turut memilih pemimpin mereka.

"Ini merupakan wilayah-wilayah selain memiliki jumlah penduduk banyak, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap konstelasi politik nasional secara umum," kata Arif di Jakarta, Selasa (29/8).

Ia menjelaskan wilayah-wilayah yang menggelar pilkada juga punya konfigurasi koalisi di daerah-daerah berkontribusi pada konfigurasi koalisi di tingkat pusat. Pengalaman Pilkada DKI Jakarta menunjukkan polarisasi politik dapat mengerucut dalam tiga poros koalisi. Meski berlainan pada masing-masing wilayah, terdapat kecenderungan bahwa koalisi pada level nasional dan koalisi serupa pada level daerah saling memengaruhi.

"Hasil Pilkada berdampak pada problem pelik konsolidasi kekuasaan pemerintahan. Selain pertarungan politik di tingkat pusat sangat dinamis, sebagian pemerintah daerah memiliki logika politik mereka sendiri. Pilkada 2018 akan menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerja mereka sekaligus batu uji bagi peluang Jokowi untuk bertarung kembali pada Pilpres 2019," jelas Arif.

Dia menambahkan tantangan serius bagi kemenangan dalam pilkada adalah kombinasi antara menemukan pasangan yang padu dan menggerakkan mesin politik bekerja optimal. Yang pertama karena reputasi figur memberi sumbangan penting bagi keterpilihan. Yang kedua karena hanya bekerjanya mesin politik, baik melalui parpol maupun ormas, menjamin popularitas kandidat terkonversi menjadi elektabilitas.

Dengan kondisi ini, ada beberapa hal perlu diwaspadai. Pertama, propaganda bernuansa SARA yang memperkuat polarisasi politik berbasis identitas. Kedua, penyalahgunaan birokrasi sebagai instrumen pemenangan kontestasi politik.

Ketiga, merebaknya korupsi politik bersama politik uang sebagai alat mobilisasi pemilih. Keempat, imparsialitas KPU dan Bawaslu demi memastikan pemilu yang fair.

Di tempat terpisah, Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai tidak ada jaminan antara kemenangan di pilkada berkorelasi dengan kemenangan di pilpres. Sekalipun dapat memungkinkan pasangan calon akan lebih mudah dikenalkan tapi elektabilitas tidak dengan sendirinya dapat dinaikan.

Artinya, kemenangan dalam pilkada memang akan membantu dalam hal menaikan popularitas sang capres. Tapi belum tentu akan secara signifikan mendapatkan suara atau menaikan elektabilitas. Apalagi dalam sistem demokrasi terbuka saat ini, maka daya jual sang capres sangat tergantung pada calon sendiri.

"Pada saat yang sama, koalisi parpol di daerah tidak selalu mencerminkan koalisi di capres. Koalisi yang zig-zag di pilkada, pada akhirnya akan membuat antara parpol saling mengoreksi. Jadi kemenangan dalam pilkada tidak dengan sendirinya berimplikasi terhadap suara capres," kata Ray.