Akademisi Asal Australia Diduga Terlibat dalam Gejolak di Papua

Jakarta - Berbagai gejolak yang terjadi di tanah Papua disinyalir terjadi karena adanya keterlibatan tokoh tertentu dari negara lain yang terus melakukan provokasi. Tujuannya tidak lain menginginkan Papua terlepas dari Indonesia, seperti yang pernah terjadi di Timor Leste.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengingatkan, selama ini ada satu tokoh dari Australia yang terus memprovokasi gejolak di Papua yang bernama Damien Kingsbury. Damien merupakan profesor sekaligus akademisi dari Australia yang pernah menjadi penasehat pro kemerdekaan di Timor-Timor sebelum merdeka. Saat Aceh mau merdeka, yang bersangkutan juga sempat menjadi penasihat GAM.

"Damien ketika Timor Timor mau merdeka adalah penasehat pro kemerdekaan di Timtim. Aceh mau merdeka, dia juga penasehat GAM. Ketika saya Pangdam, beredar wacana negara timur raya, menyebar dan kita usut, ternyata ujung-ujungnya Damien," kata Kiki Syahnakri di kantor PPAD, Jakarta, Jumat (15/12).

Diingatkan Kiki, berbagai sepak terjangnya di masa lalu, akademisi tersebut juga merupakan salah satu tokoh sentral dari lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Bahkan, dalam sebuah konferensi di Australia pada September 2014, Damien Kingsbury secara gamblang melakukan provokasi dengan mengatakan dirinya sudah mengantongi kebijakan Presiden Joko Widodo atas Papua.

Kiki menceritakan, pada September 2014 diadakan pertemuan di Melbourne Australia tentang Interfet. Selain Kiki Syahnakari, hadir dalam pertemuan tersebut adalah Brigjen (Purn) Andreas Mere. Pertemuan itu membahas tentang penugasan Interfet di Timor Timur.

Sebagai pembicara antara lain Prof Damien Kingsbury dari Deakin University Melbourne, Australia, dan juga PM Timor Leste Xanana Gusmau. Pembicara lain dari Thailand, Filipina, dan Australia yang berjumlah 18 orang.

"Entah suatu kebetulan atau tidak, Prof Damien menjadi pembicara terakhir dalam pertemuan tersebut. Dari cara dan konten paparan yang diberikan, seolah-olah dia merupakan penyimpul dan seolah-olah menjadi tokoh yang ditunggu-tunggu dalam pertemuan tersebut. Sehingga, kesan yang muncul adalah paparan Prof Damien tersebut merupakan konklusi dari pertemuan ini," ujar Kiki.

Menurutnya, ada satu hal yang patut dicurigai dalam pertemuan tersebut, yakni ketika Damien Kingsbury mengatakan dengan tegas bahwa dirinya telah mempunyai cetak biru kebijakan Presiden Jokow soal masa depan Papua. Bagi Kiki, yang merupakan perwakilan dari Indonesia, pernyataan Damien sungguh sangat mengejutkan dan bahkan menimbulkan pertanyaan besar. Karena, tahun yang disebut Damien, yakni 2014, Jokowi belum menjadi Presiden.

"Saya mencoba mencari tahu lebih dalam dan meminta bukti terkait cetak biru tersebut. Damien tidak bisa menjawab dengan yakin apa yang kami minta. Dia hanya mengatakan, cetak birunya dikatakan berada di kantornya dan tidak dibawa. Ini sungguh aneh dan bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Australia," tegas Kiki.

Ketika menjelang penentuan masa depan Timtim, Damien juga terlibat aktif di berbagai pertemuan. Dia menjadi konseptor dan penasehat ketika Aceh ingin merdeka. Menjawab pertanyaan alasan mengungkapkan persoalan ini, Kiki menegaskan bahwa perkembangan internasionalisasi Papua sangat direkayasa belakangan ini.

Para uskup di Melanisia (Papua Nugini dan Kepulauan Salomon) sebanyak 20 orang pada tahun lalu mengunjungi Papua untuk mencari fakta. Lalu, pada November 2017, PM Vanuatu Charlos Salwai membawa persoalan Papua ke Vatikan dalam pertemuan antara Paus Fransiskus dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

PIF terdiri atas Australia, Cook Islands, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republik Marshal Islands, Samoa dan Vanuatu, serta Federasi Negara Micronesia dan French Polynesia. "Jika kita tidak mengambil tindakan dalam konteks NKRI, semua orang asing dan negara lain seakan-akan mempunyai hak untuk mengurusi atau mengintervensi Papua," ucapnya.

Sementara persoalan yang muncul di Papua disinyalir juga ada keterlibatan Damien. Itu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Amerika Serikat melalui PT Freeport di Indonesia dan juga kepentingan Australia. Belajar dari pengalaman, tokoh sentral yang ada di balik ini adalah Damien. Jika Papua berhasil dimerdekakan, nanti yang selanjutnya adalah Aceh dan daerah-daerah lainnya.

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro mengingatkan, pemerintah harus segera mengintegrasikan pembangunan ekonomi nasional dalam konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI). Semua dilakukan untuk memperkuat ikatan NKRI dan ketahanan nasional.

Menurut Putut, langkah tersebut perlu diambil untuk mencegah negara lain mengambil keuntungan dengan berbagai isu terkait dengan NKRI, salah satunya adalah persoalan Papua. Dijelaskan, IRI adalah konsep pemerataan kemakmuran dalam pembangunan ekonomi nasional secara terintegrasi melalui perkawinan antara BUMN dan BUMD (provinsi dan kabupaten) di mana sebuah sumber ekonomi berada dengan melibatkan penyertaan modal badan usaha milik daerah, BUMDes dan koperasi seluruh Indonesia.

Konsep IRI telah diterima Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 1 Maret 2017. Oleh Wantimpres diyakini, konsep IRI dapat diimplementasikan dan akan dibawa ke Presiden Joko Widodo mengingat konsep IRI sesuai dengan arahan kebijakan Presiden.

IRI yang diusulkan oleh AM Putut Prabantoro selaku Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), telah digodok dalam FGD yang melibatkan para akademisi dari 14 perguruan tinggi terkenal di Indonesia, serta didukung langsung dan sepenuhnya oleh PPAD.

"Papua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI. Namun kalau tidak diantisipasi, Papua cepat atau lambat akan menjadi masalah besar kesatuan Indonesia mengingat hal ini sudah dipolitisasi secara internasional. Kita harus belajar dari situasi yang ada sekarang di mana kasus Papua sudah dibawa ke dunia internasional secara terang-terangan. Banyak negara memiliki kepentingan atas Papua mengingat daerah ini secara potensi ekonomi sangat kaya. Oleh karena itu banyak negara mulai melancarkan perang proksi terhadap Indonesia," kata Putut.

Dijelaskan lebih lanjut , IRI merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakani bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan, sumber ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat.

Untuk merujuk pada usaha bersama yang berdasar pada asas kekeluargaan, dibuatlah konsep perkawinan antara usaha miliki negara atau pemerintah pusat (BUMN) dan pemerintah daerah (BUMD atau BUMDes dimana sumber ekonomi itu berada) dan melibatkan penyertaan modal dari BUMD, BUMDes atau Koperasi seluruh Indonesia serta mendirikan Pasar Saham IRI yang merupakan sarana rakyat untuk ikut secara langsung merasakan kemakmuran dari sumber alam. Hal ini juga untuk menjelaskan kemakmuran sebesar-besarnya dinikmati rakyat,

"Freeport berdasarkan amanat konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara. Namun pada kenyataan, negara tidak memiliki kuasa termasuk kedaulatan atas masa depan Freeport. Untuk menjelaskan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, Freeport seharusnya juga dimiliki oleh BUMD atau BUMDes atau Koperasi seluruh Indonesia melalui penyertaan modal. Sehingga rakyat DIY atau Bali yang tidak memiliki kekayaan alam emas tetap dapat menikmati kemakmuran sumber kekayaan alam itu melalui usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam konsep IRI," tegas Putut.

Ditegaskan Putut, dengan cara seperti ini ikatan NKRI tidak hanya berdasarkan pada basis politik kebangsaan tetapi juga basis ekonomi bersama yang terintegrasi. Hal ini juga berlaku bagi seluruh sumber ekonomi sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945.

Holding BUMN yang sekarang digalakan oleh pemerintah sejauh tidak melaksanakan amanat konsitusi sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan, holding BUMN bukan merupakan jalan keluar bagi pemerataan kemakmuran rakyat. Amanat konsitutisi harus dilaksanakan oleh pemerintah.

BUMN seharusnya menjadi lokomotif ekonomi untuk menarik gerbong-gerbong ekonomi daerah dan menjadi satu memperkuat ekonomi nasional dari daerah. Sehingga, seluruh sumber ekonomi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945 seharusnya menjadi alat strategis pemersatu bangsa.

Dampaknya adalah suatu daerah tidak akan mudah mengatakan memisahkan diri dari NKRI mengingat sumber ekonomi yang ada di daerah tersebut dimiliki oleh daerah seluruh Indonesia dan rakyat.