Soal Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur, Ini Kata Hendropriyono

Jakarta - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait perwira tinggi Polri yang akan menjadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara mendapat kritikan dan penolakan sejumlah pihak termasuk sejumlah partai politik. Meskipun secara yuridis masih diperdebatkan, usulan tersebut dinilai kontraproduktif dan mempertaruhkan netralitas Polri dalam Pilkada.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Partai Keadilan dan Perjuangan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono menyampaikan satu pesan saja, yakni penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah, haruslah orang yang menguasai ilmu pemerintahan dan administrasi negara.

"Harapan saya, itu semua yang dijadikan Plt atau penjabat gubernur itu, harus menguasai ilmu pemerintahan dan administrasi negara," ujar Hendropriyono di Kantor DPN PKPI Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (29/1).

Hendropriyono enggan berkomentar terlalu jauh lagi. Dia juga mengaku enggan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan usulan Mendagri soal penunjukkan Pati Polri tersebut. Namun, dia berharap, apapun yang diputuskan, haruslah membuat pilkada aman dan lancar.

"Intinya pilkada dan pemilunya berjalan lancar dan aman," tandas dia.

Sebagaimana diketahui, Mendagri mengusulkan dua Pati Polri, yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Jabar dan Sumut merupakan dua dari 17 Provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Pilkada Serentak ini akan diselenggarakan di 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Khusus untuk Jabar dan Sumut, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, terdapat kekosongan jabatan untuk gubernur dan wakil gubernur di kedua provinsi tersebut.