Dugaan Korupsi Dana Pensiun Pupuk Kaltim Naik ke Penyidikan

Jakarta - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011-2016 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Saat ini penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman, di Jakarta, Sabtu (24/2)

Menurut Adi, penaikkan status berdasarkan hasil penyelidikan bahwa ditemukan peristiwa pidana dugaan pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2011-2016. "Penanganannya ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print–14/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018," ucapnya.

Saat ini, tim penyidik masih akan mengumpulkan alat bukti yakni melakukan pemeriksaan saksi, ahli, surat dan barang bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus untuk menemukan tersangkanya.

Sebelumnya, dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (DP-PKT) dengan PT Anugerah Pratama Internasional (PT API) dan PT Strategis Management (PT SMS) melakukan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT DAJK) dan PT Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) yang dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo) atau gadai saham dimana pembelian repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun dalam pasal 6 ayat (1).

Akibat transaksi repo, dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur mengalami kerugian sebesar Rp 229,8 miliar yang tidak bisa dikembalikan oleh PT Anugerah Pratama Internasional dan PT Strategis Management.