Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Jembatan Teluk Kendari

Kendari - Mega proyek pembangunan Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara kini terhambat masalah pembebasan sebidang lahan milik warga yang menyebabkan proyek bernilai Rp 750 miliar itu tertunda waktu penyelesaiannya.

"Seharusnya proyek ini akan selesai pada Desember 2018, namun dipastikan tidak akan sesuai schedule dan diproses pengusulan perpanjangan kontrak selama delapan bulan," kata Armen Adekristi, Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan (PPK) Pembangunan Jembatan Teluk Kendari saat ditemui di lokasi proyek di Kendari, Senin (28/5).

Ia tidak merinci masalah pembebasan lahan itu kecuali menyebutkan bahwa di sebelah timur proyek tersebut terdapat satu bidang tanah milik warga yang jelas keberadaannya sehingga penyelesaiannya juga cukup sulit.

"Yang bersangkutan memiliki sertifikat, namun lahannya ada di laut, bukan di daratan. Ini bagaimana?" kata Armen.

Namun, kata dia, tim khusus terus menangani masalah tersebut.

Menurut dia, terkatung-katungnya penyelesaian pembebasan lahan tersebut menyebabkan kontraktor pelaksana proyek sampai saat ini sama sekali belum bisa membangun bentang pendekat (approach span) dan oprit (kepala jembatan) di sebelah timur, yakni area Poasia, Kota Kendari.

"Seluruh pelaksanaan kegiatan masih dipusatkan di sebelah barat dan pembangunan bentang utama. Semua tiang untuk bentang pendekat maupun bentang utama dari sebelah barat sudah terpasang seluruhnya. Bahkan bangunan di bentang pendekat sebelah barat sudah terpasang," ujarnya.

Selain masalah pembebasan sebidang lahan yang kurang jelas keberadaannya tersebut, mega proyek yang dibiayai APBN Kementerian PUPR sejak 2015 itu juga mengalami hambatan karena ditemukannya ranjau peninggalan masa penjajahan di dasar laut sekitar proyek.

"Akibat penemuan ranjau itu, pelaksanaan proyek sempat terhenti total selama delapan bulan dari Desember 2015 sampai Juli 2016," ujar Armen yang didampingi Sugeng Prasetyo, Deputy Project Manager PT Nindya Karya, salah satu pelaksana konstruksi bersama PT Pembangunan Perumahan.

Ia berharap usulan perpanjangan kontrak bisa disetujui pihak berwenang di Jakarta sehingga Jembatan Teluk Kendari yang telah diimpikan warga Kendari dan Sulawesi Tenggara bisa selesai dan fungsional paling telat Agustus 2019.

Jembatan sepanjang 1,4 kilometer itu dibangun sejak 2015 dengan alokasi awal anggaran senilai Rp125 miliar, lalu pada 2018 mendapat kucuran Rp273 miliar, dan hingga selesai nanti akan menghabiskan dana sekitar Rp750 miliar.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu yang membawahi Sulteng-Sultra, Akhmad Cahyadi, mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Teluk Kendari strategis untuk mendukung pengembangan wilayah Kota Kendari, pengembangan pariwisata, mempersingkat waktu tempuh kendaraan di jalur trans Sulawesi ke Provinsi Sulteng dan Sulsel, serta menunjang sistem jaringan jalan yang telah dibangun saat ini.