Mendagri Minta Pengangkatan Komjen Iriawan Tak Dipersoalkan

Bandung – Pengangkatan Sekretaris Utama (Sestama) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Komisaris Jenderal (Komjen) M Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat (Jabar) tak perlu dipermasalahkan. Sebab, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.

"Kan sesuai UU. Kalau saya melanggar UU, nanti akan dipecat oleh Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo). Saya tidak mungkin membuat kebijakan melantik seseorang tanpa dasar hukum," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai pelantikan Iriawan di Gedung Merdeka, Bandung, Jabar, Senin (18/6).

Ditegaskan Tjahjo, Iriawan kini merupakan aparatur sipil negara (ASN). "Dia pejabat Lemhannas, berarti ASN. Begitu seseorang masuk di pemerintahan, kementerian atau lembaga ya dia sipil," tegasnya.

Terkait nama Iriawan, Tjahjo mengaku memang meminta kepada Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo. "Karena dia adalah anak buahnya Pak Gubernur Lemhannas, dia Sestama yang setingkat eselon I, saya menghadap beliau (Agus), minta izin," ungkapnya.

Ia menjamin netralitas Iriawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. "Pilgub kurang lebih seminggu lagi, orang tuh curiga ada apa (angkat Iriawan)? Engak ada. Mau bisa apa?" tukasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono menyatakan, seluruh pejabat eselon I Kemdagri tak mungkin ditunjuk menjadi pj gubernur. Karenanya, Mendagri mengusulkan pejabat di instansi lain. "Pak Mendagri bersama saya ke Lemhannas, bertemu Pak Gubernur. Diizinkan. Pak Iriawan ini menguasai Jabar, karena pernah jadi kapolda. Orang asli Jabar dan kompetensinya tidak perlu diragukan," ujarnya.

Menurutnya, Iriawan berkomitmen menjaga netralitas pada Pilgub Jabar. Dijamin tak ada konflik kepentingan. "Kalau tidak netral, dia siap ditarik kembali sebagai pj gubernur. Jadi, saya kira netralitasnya tidak usah diragukan. Saya tahu persis," katanya.

Ia berharap penunjukan Iriawan tak dijadikan permainan politik. Dinamika politik sepatutnya disikapi secara dewasa. "Yang jelas pemerintah memiliki satu dasar kuat untuk menentukan siapa pun. Saya harapkan publik, masyarakat hargailah apa pun yang telah diputuskan pemerintah," tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat mengawasi langsung kinerja Iriawan jika tidak bekerja objektif. "Silakan masyarakat secara umum mengawasi pj gubernurnya. Kritik kalau salah, puji kalau benar," imbuhnya.

Pilkada
Tjahjo optimistis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah berjalan dengan baik. Situasi keamanan di daerah tetap terkendali berkat kerjasama Polri dengan didukung TNI. "Saya yakin pilkada ini akan aman. Memang aromanya, aroma Pemilu 2019, tapi saya kira ini bagian daripada dinamika. Saya yakin aman," katanya

Menurutnya, pilkada di suatu daerah berpotensi ditunda apabila terjadi bencana alam. Terkait logistik, ia menuturkan, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dibantu pemerintah daerah, Polri dan TNI. "Logistik pasti ditangani pihak-pihak terkait," ujarnya.

Ia berharap partisipasi masyarakat dapat signifikan. "Kalau Pilkada Serentak 2017, 74 persen partisipasinya. Target KPU kali ini 78 persen. Saya optimistis itu tercapai," pungkasnya.