TNI: Gubernur Papua Harusnya Dukung TNI-Polri

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda (YW) dan pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua seharusnya bekerja melawan separatisme yang mengacaukan keamanan di Papua. Bukannya malah meminta TNI dan Polri ditarik dari bumi Papua. Pasalnya, tindakan anggota separatis telah adalah bertentangan dengan Undang-Undang (UU), apalagi ingin memisahkan diri dari NKRI.

‎"Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik. Tetapi para pelaku pembantaian yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," ‎kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Papua Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi, Jumat (21/12).

‎Ia menjelaskan TNI dan Polri datang ke Papua, bukan untuk menakut-nakuti rakyat apalagi membunuh rakyat. Yang dicari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya.

"Bukankah gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan PT. Isataka Karya? Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan," ujar Aidi.

‎Dia meminta para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktivis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri agar berinstrofeksilah diri. Para kelompok kepentingan tersebut harus berhentil mengatas namakan rakyat, seolah-olah menjadi dewa pelindung dan penyelamat rakyat.

"Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB, saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan," tegas Aidi.

Dia juga mengaku heran dengan sikap Pemda Papua. ‎Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cend dan Panglima TNI. TNI tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat. Bahkan mungkin satu kalipun Gubernur LE tidak pernah melihat warganya yang menderita di Asmat.

Saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lannyjaya pada Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung. Kondisi seperti itupun masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo.

"Kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage," tegas Aidi.
‎

Saat Mbua dilanda penyakit, lanjut Aidi, dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November 2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah. TNI tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakayat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua.

"Kami TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban kami untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah dara kami," tutup Aidi.