Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2041 Dinilai Langkah Tepat Jokowi

Jakarta - Peneliti Pertambangan dari lembaga Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai keputusan pemerintah Jokowi-JK memberikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041 sudah tepat. Menurut Ferdy, langkah tersebut termasuk langkah berani, karena secara politis, Jokowi bisa menjadi tidak populer dan menjatuhkan pamor politik, karena mudah saja diserang lawan politik.

"Hanya pemimpin berani yang mengambil risiko memperpanjang kontrak Freeport sampai tahun 2041. Jokowi-JK melakukan itu dengan risiko politik yang besar karena mudah diserang lawan politik," kata Ferdy di Jakarta, Sabtu (29/12).

Ferdy menilai tak ada satupun rezim sebelumnya, sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berani mengubah Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasalnya, Freeport merupakan korporasi yang kuat, yang bisa menggunakan kapasitasnya sebagai korporasi untuk mengancam pemerintah.

"Negara selama ini terlalu menggantungkan nasibnya secara fiskal kepada korporasi, makanya takut untuk mengubah KK. Jadi keputusan pemerintahan Jokowi-JK mengubah KK menjadi IUPK perlu kita dukung," tandas dia.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa memutus KK begitu saja, meskipun kontrak Freeport berakhir tahun 2021. Sebab, ternyata, ada klausal dalam KK yang memberi ruang kepada Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontrak 2 x 10 tahun atau sampai tahun 2041.

"Itulah sebabnya, rezim yang datang kemudian, seperti pemerintahan Jokowi-JK saat ini, sangat sulit mengutak-atik lagi KK Freeport Indonesia. Nah, bagi saya, rezim yang berani mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK adalah pemerintah yang tegas dan berdaulat meskipun dengan catatan, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041 dan wajib membangun smelter tembaga dan jaminan kepastian fiskal dan investasi bagi Freeport," tutur dia.

Menurut Ferdy, perpanjangan kontrak sampai tahun 2041 sebenarnya masuk akal, karena PT Inalum masih membutuhkan Freeport mengolah tambang underground yang berteknologi dan infrastruktur canggih. Selain itu, perpanjangan kontrak penting, karena Freeport akan mengeluarkan dana senilai US$20 miliar untuk pembangunan tambang underground dan pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur senilai US$2.3 miliar.

"Tanpa perpanjangan kontrak, Freeport tak akan mengeluarkan dana investasi yang berdampak pada perekonomian nasional-daerah, seperti lapangan kerja dan penerimaan negara dan yang paling penting adalah, tidak ada gunanya Inalum membeli Rp 54 triliun saham Freeport, jika Freeport McMoran pulang kampung dan tidak mengoperasikan tambang underground dan Grasberg," ungkap dia.

Jadikan PT Freeport Mitra Usaha

Lebih lanjut, Ferdy mengatakan Freeport McMoran adalah korporasi berpengalaman yang bisa dan jago mengoperasikan tambang underground. Menurut dia, bangsa Indonesia boleh menjadi pemegang saham mayoritas, tetapi kita masih memerlukan Freeport untuk mengerjakan proyek besar yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi negara dan Papua.

"Maka, kita berhenti menjadikan Freeport sebagai musuh (enemy), karena Kontrak Karya telah berakhir. Sekarang Freeport sudah berubah menjadi IUPK, di mana negara berdaulat, pemda masuk dalam pemegang saham dan Inalum juga. Maka, kita anggap Freeport sebagai sahabat dan mitra kita ke depan. Mitra yang bisa membangun bangsa untuk menambah penerimaan daerah, negara, lapangan kerja," imbuh dia.

Dia berharap Inalum dan Freeport bisa bersama-sama membangun proyek ambisius, proyek tambang underground, mencakup wilayah Kucing Liar, Grasbreg Open-pit, DOZ Block Cave, Big Gosan, Grasberg Blok Cave dan DMLZ Block Cave. Sampai tahun 2017, kata dia, cadangan terbukti dan terkira di Grasberg sebesar 38,8 miliar pound tembaga, 33,9 juta ons emas, dan 153,1 juta ons perak. Pembangunan tambang underground yang dilengkapi terowongan, kereta api bawah tanah dan tunnel (jalan bawah tanah) sepanjang 1000 KM, sangatlah mahal.

"Tahun 2019, tambang open-pit Grasberg memang mencapai titik puncak. Dalam perkiraan Freeport Indonesia, produksi Freeport pun ikut menurun. Inalum bisa hanya mendapat dividen di kisaran angka 390 juta dolar, tetapi itu 10 kali lipat dari diiven sebelumnya karena hanya mengontrol 9 persen saham Freeport," jelas dia.

Yang perlu dicatat, kata Ferdy adalah tambang open-pit hanyalah tujuh persen dari total cadangan Freeport. Cadangan terbesar sebesar 93 persen tambang Grasberg ada ditambang underground. Mulai tahun 2021, Freeport akan menikmati produksi dari tambang underground yang dalam perkiraan mencapai 160.000-200.000 ton konsentrat tembaga.

"Jika harga metal di pasar global naik, tentu itu akan menguntungkan Freeport dan Inalum sebagai pemegang saham. Inalum ke depan bisa menikmati dividen seniai 1.3 miliar dolar dari tambang Grasberg. Ini sesuatu yang sangat besar untuk bangsa dan negara. Jadi kalau tidak diperpanjang kontraknya sampai 2041, Freeport tentu tak ingin berinvestasi di Grasberg dan tak ada guannya Inalum membeli saham Freeport Indonesia," terang dia.

Bangsa Indonesia, menurut Ferdy, masih membutuhkan Freeport McMoran untuk pengelolahan tambang Grasberg yang membutuhkan teknologi dan infrastruktur canggih. Indonesia, tutur dia, perlu belajar teknologi dari Freeport, belajar banyak bagaimana mengolah tambang sekelas Grasberg.

"Perpanjangan Freeport sampai tahun 2041, lumrah dalam keputusan bisnis, karena ada perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak di sana. Tetapi menjadi tidak lazim karena orang melihat kebijakan ini dari sudut pandang politik," pungkas dia.