Tokoh Lintas Agama Sulteng Tolak Politik Uang

Palu, Beritasatu.com - Tokoh lintas agama se-Sulawesi Tengah (Sulteng) sepakat menolak praktik politik uang jelang pemungutan dan penghitungan suara  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legistalif 2019 pada 17 April 2019 mendatang.

Kesepakatan tersebut tercapai melalui deklarasi bersama yang dihadiri tokoh-tokoh lintas agama, organisasi keagamaan, dan pimpinan majelis agama di Palu, Senin (25/3/2019).

"Iya, semua sepakat menolak politik uang, termasuk politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA," kata Sekretaris Umum Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulteng, Muhtadin Mustafa, Selasa (26/3/2019) pagi.

Salah satu poin yang disepakati dalam deklarasi itu, kata Muhtadin, tokoh lintas agama mengajak seluruh komponen masyarakat beragama untuk menolak segala bentuk politik uang, mengeksploitasi isu-isu SARA yang sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Zainal Abidi mengatakan, dalam Islam, sogok dan menyogok adalah perbuatan yang tidak dianjurkan.

"Islam melarang menyogok dan menerima sogok. Itu haram. Nah, sebagai umat yang beragama, laksanakanlah ajaran agama dengan baik dan jangan melaksanakan larangan agama," ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Hidayat Lamakarate mengajak masyarakat agar menjaga nilai-nilai dan menwujudkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.

"Jangan mau disogok. Karena praktek politik uang merupakan suatu tindakan pembodohan kepada masyarakat," tegas Hidayat Lamakarate.