Pilpres 2019 Disebut Pertempuran Antara Kepentingan dan Keyakinan

Jakarta, Beritasatu.com – Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dinilai pertempuran antara kepentingan yang diwakili kubu pasangan calon (paslon) 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dan kepentingan melalui Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

"Ini adalah pertempuran antara kepentingan dan keyakinan. Kubu 02, relawan pendukung dan kandidat terlibat karena keyakinan. Ada yang karena keyakinan, tapi jumlahnya kecil. Sedangkan kubu 01, karena kepentingan," kata pakar perilaku dari Universitas Indonesia (UI) Taufik Bahaudin dalam diskusi publik yang digagas Seknas Prabowo-Sandi bersama Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (MPPAB) bertajuk "Tegakkan Kedaulatan Rakyat: Ada Konspirasi Paslon, KPU dan Lembaga Survei?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Taufik Bahaudin tidak terlalu pusing apakah yang menang kubu 01 atau 02. Namun yang dikhawatirkan adalah nilai keadilan dilanggar habis-habisan. "Orang yang tenang (kubu 01) tak merasa terganggu, damai-damai saja terhadap kecurangan, menempatkan kejujuran tidak penting. Bayangkan kalau kejujuran sudah dianggap tak penting lagi," ujar Taufik Bahaudin.

Menurut Taufik Bahaudin, pelanggaran terhadap keadilan adalah kesalahan. "Mereka (kubu 01), jangan diharapkan punya malu, dan kesadaran serta insyaf. Enggak akan pernah. Orang yang melakukan itu (kecurangan) tentu punya akses. Jadi kalau dibilang ada konspirasi wajar-wajar saja. Karena mereka tidak bereaksi, tidak ribut, dengan kecurangan," tukas Taufik Bahaudin.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator MPPAB, Marwan Batubara mengungkap, pihaknya ingin memberikan pendidikan politik kepada para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi. "Kita sedang hadapi masalah. Ada kezaliman yang nyata di depan mata. Supaya bisa tumbangkan kezaliman, kita harus tahu. Karena itu kita perlu bersikap," kata Marwan Batubara.

Sementara mantan Anggota Komisi III DPR Achmad Yani menilai Pemilu 2019 tak berlandaskan nilai-nilai Pancasila. "Pemilu kita ini adalah pemilu yang terbiadab sepanjang pemilu yang dikenal bangsa Indonesia. Pemilu yang tidak berdasar pada nilai-nilai Pancasila," ucap Yani yang juga politisi Partai Bulan Bintang.

Achmad Yani menjelaskan mengenai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). "TSM ini perlu kita ketahui agar tidak dikatakan makar. Ini hak konstitusional. Hak rakyat untuk menolak dan memberhentikan pemimpin. Itu dijamin oleh demokrasi. Dukungan moral ibu-ibu menjadi penting," tegas Achmad Yani.

Menurut Achmad Yani, terstruktur terlihat jika institusi dan struktur kenegaraan terlibat kecurangan. Mulai penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu, sudah berlangsung tidak adil. Misalnya penerapan presidential threshod (pres-t). Pres-t merupakan ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Achmad Yani juga menyoroti persoalan daftar pemilih tetap (DPT), termasuk mobilisasi kepala daerah, camat, dan kepala desa untuk kandidat tertentu. "Ini struktur. Lalu melibatkan ASN (aparatur sipil negara), oknum-oknum kepolisian. Terus ya dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) sendiri. Jadi, terstrukturnya sudah memenuhi unsur-unsur," ungkap Achmad Yani.

Achmad Yani menyebut, sistematis itu terencana. "Sejak perencanaan, persiapan, pemungutan, penghitungan," kata Achmad Yani.

Adapun masif dilakukan dengan cara yang luar biasa. "Ini harus kita lawan. Enggak ada cara lain. Kita sudah lapor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Rabu lalu bersama emak-emak militan. Tinggal serahkan dokumen," kata Achmad Yani.

Sementara Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyatakan, meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) perlu diselidiki. Adhie menilai ada kejanggalan terkait banyaknya korban jiwa. "Masak setelah hari H, jumlahnya begitu banyak. Sudah 300 lebih orang meninggal," kata Adhie.