Menko Polhukam Minta Upaya Delegitimasi Pemilu Dihentikan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) Wiranto Wiranto meminta pihak-pihak yang terus mendelegitimasi pemilu agar segera menghentikan tindakannya. Jika tidak dihentikan akan diproses secara hukum yang berlalu.

"Bagi pihak-pihak yang masih terus melaksanakan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fitnah, dan ujaran kebencian, untuk menghentikan kegiatannya," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Ia menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang nyata-nyata melawan hukum. Terutama yang tujuannya mendelegitimasi penyelenggara Pemilu yang sementara ini telah melaksanakan tugasnya.

Dia mengingatkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah yang terbesar dan tersulit di dunia. Namun telah berjalan damai, lancar, dan sukses, serta mendapatkan ucapan selamat dan apresiasi dari banyak negara di dunia.

Di tengah hasil tersebut, masih saja ada yang tidak menghargai kerja penyelenggara pemilu. Mereka terus menghasut untuk menolak hasil yang ada. Padahal pelaksanaan pemilu telah memakan korban dengan meninggalnya lebih dari 400 orang petugas penyelenggara pemilu.

"Masyarakat agar tidak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara inkonstitusionai dan melanggar hukum. Semua ini dilakukan untuk menjaga dan merawat suasana kedamaian dan kesakralan bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini serta tegaknya NKRI, Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," tutup Wiranto.