Mendagri Usulkan Pembagian Jam Kerja KPPS

Rabu, 8 Mei 2019 | 20:41 WIB
CP
FB
Penulis: Carlos KY Paath | Editor: FMB
Warga melintasi karangan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu, 28 April 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang 225 orang pejuang demokrasi yang terdiri dari petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019.
Warga melintasi karangan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu, 28 April 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang 225 orang pejuang demokrasi yang terdiri dari petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menuai sorotan publik. Salah satu penyebab gugurnya para petugas itu yakni faktor kelelahan akibat bekerja hampir 24 jam.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, kesehatan petugas KPPS memang perlu diperhatikan pada pelaksanaan Pemilu ke depan. Tjahjo mengusulkan agar ada shift atau penetapan jam kerja.

"Dibuat per shift supaya kesehatan terjamin. Karena orang kan kerja lazimnya 8-10 jam. Ini sekarang bisa lebih dari 24 jam. Walau KPU (Komisi Pemilihan Umum) sampaikan pada 2014, banyak korban tetapi kali ini meningkat. Kalau soal penambahan anggaran nanti dibahas bersama," ujar Tjahjo.

Hal itu disampaikan Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Rabu (8/5/2019). "Saya kira nanti ada pembahasan lebih komprehensif. Secara lengkap, terpadu, menyangkut undang-undangnya," ucap Tjahjo.

Setidaknya, Tjahjo menyatakan, persiapan Pemilu lima tahun mendatang akan optimal dan maksimal. "Sudah mencakup telaahan semua aspek. Apakah menggunakan e-voting, kemudian sistemnya bagaimana. Masa kampanyenya jangan terlalu panjang," imbuh Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, kajian dan masukan bakal dirumuskan sejumlah pihak mulai dari DPR, DPD, lembaga-lembaga serta elemen-elemen demokrasi, termasuk KPU, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan pemerintah. "Mungkin juga masukan dari Polri dan TNI," pungkas Tjahjo. 



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon