Peserta Pemilu Tidak Berwenang Nyatakan Kecurangan Terstruktur

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak memiliki kewenangan legal formal untuk menyatakan adanya kecurangan yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Saat ini hanya ada satu lembaga negara yang berwenang untik menyatakan apakah Pemilu 2019 terjadi kecurangan secara TSM, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

"Peserta pemilu tentunya tidak punya kewenangan legal formal menyatakan ada kecurangan TSM," kata pengamat dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Jojo Rohi, dalam diskusi bertema "Mengapresiasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Damai, Jujur dan Adil" di Gedung Djoang, Jakarta, Jumat (10/4/2019).

Menurut Jojo Rohi, tidak ada gunanya bagi kubu yang selama ini merasa dicurangi secara TSM jika tidak bisa membuktikan kecurangan yang terjadi. Apalagi hanya berdasarkan pada kabar atau informasi yang beredar di media sosial (medsos).

Untuk membuktikan kecurangan secara TSM kepada MK pun, harus melampirkan atau membawa bukti-bukti otentik berupa formulir C1 asli dari tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang merasa dicurangi. Bukti jejak digital yang beredar di internet, termasuk hasil penghitungan suara sementara KPU juga tidak memiliki kekuatan hukum.

"Yang berkekuatan hukum itu C1, bisa dibawa ke MK. Data digital seperti Situng KPU, tidak berlaku di MK. Kalau saya jadi konstentan, saya akan kumpulkan data C1-nya," ucap Jojo Rohi.

Seperti diketahui, kubu pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dalam berbagai kesempatan terus menyuarakan telah terjadi kecurangan secara TSM di dalam perhelatan Pemilu 2019. Di sisi lain, KPU sendiri telah menyatakan seluruh proses penghitungan suara sementara sudah dilakukan secara transparan dan masyarkat bisa mengakses langsung data masuk per-TPS.