Aktivis 98: Pemindahan Ibu Kota Sesuai dengan Semangat Reformasi 98

Selasa, 27 Agustus 2019 | 19:37 WIB
YP
WM
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: WM
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivis 98 Sulaiman Haikal mengapresiasi rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kertanegara telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai calon ibu kota baru.

Menurut Haikal, sudah waktunya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita bersama yakni menghadirkan pemerataan ekonomi dan politik ke seluruh negeri.

"Sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Sudah seharusnya seluruh wilayah tumpah darah negeri kita merasakan kesejahteraan yang tinggi. Dan ini harus dimulai dari sekarang dan pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu cara untuk mewujudkan itu," ujar Haikal di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Haikal menyoroti berbagai ketimpangan demografis dan ekonomi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa khusunya kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan tersebut, kata dia, seolah menjadi cerita klasik yang tidak ada habisnya hanya menjadi bahan perbincangan dan pembahasan.

"Nah, inisiatif Presiden Jokowi ini harus diapresiasi karena berani memulai langkah besar memindahkan ibu kota yang sebetulnya sejak lama sudah dipikirkan oleh para pemimpin republik," ujar ketua Kaukus Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara (Kaukus Ibu Kota) ini.

Ketika dihubungkan dengan sejarah dan semangat reformasi yang digelorakan mahasiswa pada tahun 1998, menurut Haikal, pemindahan ibu kota ini sesuai dengan tuntutan rakyat pada masa itu.

"Gerakan Reformasi 98 yang menjadi pijakan demokratisasi Indonesia, juga disumbangkan melalui darah dan air mata rekan-rekan aktivis dari Indonesia Timur. Sehingga sangat aneh jika ada yang alergi atas pemindahan ibu kota ke posisi tengah wilayah nusantara ini," tandas dia.

Lebih lanjut, Haikal menambahkan, spirit gerakan reformasi saat itu adalah menghadirkan keadilan dan pemerataan bagi kawasan tertinggal, sehingga kemudian lahirlah undang-undang otonomi daerah sebagai buah perjuangan reformasi. Dalam perjalanannya, menurut dia, pelaksanaan otonomi daerah telah menyumbang banyak kemajuan bagi daerah. Selain pengelolaan keuangan negara yang lebih terdistribusi, otonomi daerah berhasil melahirkan kepala-kepala daerah terbaik sepanjang sejarah.

"Otonomi daerah ini pada akhirnya harus disempurnakan dengan pemindahan pusat pemerintahan RI. Supaya apa? Agar segera terwujud integrasi nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan besar ke depan" kata Haikal.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon