Komisi B Minta Anggaran Alat Keamanan di Dinas KPKP DKI Tak Dipangkas

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi B DPRD DKI meminta anggaran pengadaan alat keamanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI tidak dipangkas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020. Mengingat alat keamanan sangat penting dalam menjalankan sebuah kegiatan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan Dinas KPKP DKI perlu mengkaji dan meninjau kembali pemangkasan anggaran pengadaan alat keamanan.

Alat kemanan dalam kegiatan pusat produksi, inspeksi dan sertifikasi hasil perikanan sebelumnya diusulkan Dinas KPKP dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020 sebesar Rp 3,6 miliar. Namun dipangkas menjadi hanya sebesar Rp54,1 juta.

Dengan pemangkasan sebesar itu, Aziz khawatir justru akan berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja karyawan hingga akhirnya membebani anggaran.

"Tolong dipertimbangkan lagi. Kalau dikurang-kurangkan, alat-alat keselamatan ini akan berdampak besar untuk penyelenggaraan program atau kegiatan. Bagaimana jika ada kejadian kecelakaan? Justru akan menyita anggaran yang lebih besar lagi kan. Jadi sebaiknya jangan," kata Abdul Aziz, Jumat (1/11/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, pemangkasan tersebut telah dipertimbangkan matang. Salah satu pertimbangannya adalah, alat keamanan yang ada sekarang masih layak pakai.

"Kami melakukan pengurangan ini, karena setelah dilihat kembali, alat keamanan yang lama masih ada, layak dipakai dan tidak harus beli baru terus. Seperti alat safety di bengkel, yaitu kacamata dan sepatu, kan enggak setiap tahun harus diganti," kata Darjamuni.