Hindari Transaksional Politik, Pemilihan Wagub DKI Harus Diawasi

Sabtu, 22 Februari 2020 | 13:24 WIB
HS
WM
Penulis: Hotman Siregar | Editor: WM
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kiri) bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kiri) bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. (Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik, yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pemilihan Wagub DKI mestinya harus dibuat terbuka. Hal itu untuk menghindari transaksional politik.

"Jangan sampai tertutup. Pemilihan Wagub DKI, ini harus tetap diawasi, termasuk membatasi ruang gerak bau amis transaksional politik. Jadi harus diawasi KPK, Polri, dan PPATK," ujar Pangi, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Ia juga menekankan pemilihan Wagub DKI ini jangan sampai ditunda tunda lagi. Sebab, rakyat Jakarta sudah rugi akibat berlarut-larutnya pemilihan wagub.

"Berhenti lah DPRD membuat deedlock, jangan sampai buntu lagi, buang lah ego partai, ayo bangun konsensus, kalau bisa musyawarahkan, nggak perlu voting, kalau bisa aklamasi lebih baik lagi untuk demokrasi musyawarah mufakat," katanya.

Pangi menekankan, jangan sampai pemilihan wagub DKI melalui DPRD yang deadlock dan ada transaksional politik. Pemilihan Wagub DKI bisa menjadi miniatur pilkada melalui DPRD.

"Tesis publik berpandangan tidak lebih baik juga pemilihan kepala daerah via DPRD. Buktinya adalah wagub DKI yang bertele-tele dan lama, dan betapa banyak sampai sekarang kepala daerah yang ngak punya wakil karena deedlock atau jalan buntu di DPRD-nya," katanya.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon