SDM Unggul Disebut Kunci Indonesia Jadi Negara Maju 2045

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia disebut dapat menjadi salah satu negara maju atau high income pada 2045. Syaratnya, Indonesia harus dapat keluar dari negara middle income trap pada 2035. Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menyatakan Indonesia membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Selain itu juga dilengkapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi.

"Untuk menjadi negara maju memang sangat dibutuhkan SDM yang unggul. Tetapi SDM unggul juga harus dilengkapi dengan peralatan iptek dan inovasi," kata Bambang Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Buku Lemhannas berjudul "Kiprah Lemhannas RI", "Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji", "Skenario Indonesia 2035", dan Soft Launching Buku "Tentara Koq Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo", di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Menurut Bambang, selain menciptakan pendidikan yang berkualitas, di sisi lain Indonesia juga dipandang sangat perlu untuk terus meningkatkan kapasitas iptek dan inovasi. "Harapan kita di 2045 menjadi high income country atau negara maju bukan hal yang mudah, karena banyak negara yang gagal naik menjadi high income dan terjebak dalam middle income trap," ujar Bambang.

Menurut Bambang, selain kualitas SDM, iptek dan inovasi, juga ada pilar lain yang harus tercipta untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, yakni pemerataan pembangunan. "Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan, harus memperhatikan keberlanjutan secara sosial dan lingkungan. Kita juga harus memantapkan ketahanan nasional dan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan," kata Bambang.

Jika SDM unggul bertemu dengan berbagai faktor yang ada, seperti adanya bonus demografi maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kondisi ini pernah terjadi di negara Jepang, yang akhirnya mampu mengantarkan negara tersebut menjadi negara maju ketiga terbesar di dunia.

Menurut Bambang, pada 2035 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yakni jumlah usia penduduk muda akan mencapai puncaknya. Kendati demikian bonus demokrasi yang ditandai naiknya angkatan kerja baru bisa menjadi keuntungan atau malah menjadi malapetaka bagi Indonesia.

"Kita harus menyiapkan lapangan kerja untuk angkatan kerja baru. Yang paling berbahaya kita punya angkatan kerja tetapi tidak punya lapangan kerja. Ini berbahaya karena berpotensi konflik sosial," ucap Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah juga harus melindungi penduduk yang sudah bekerja untuk dapat terus bekerja dan memfasilitasi penduduk yang sudah bekerja untuk memiliki produktivitas tinggi.

"Kelengkapan untuk mempersiapkan SDM unggul harus didorong dari ekonomi yang berbasis SDA menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Kita harus mendorong inovasi yang memiliki nilai tambah," kata Bambang.

Dalam kesempatan itu dirinya juga membeberkan beberapa syarat kualitas SDM unggul yang diharapkan. Mulai SDM yang berpikir analisis dan inovasi, pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran, pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis dan analisis.

Kemudian SDM yang unggul harus kreatif otentik dan inisiatif, memiliki kepemimpinan dan pengaruh sosial, penggunaan pengawasan dan pengendalian teknologi, teknologi desain dan pemrograman, ketahanan toleransi stres dan fleksibilitas hingga SDM yang memiliki penalaran pemecahan masalah dan penuh ide.

Tantangan lainnya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, yaitu penguatan di sektor industri yang memiliki inovasi produk. Dengan demikian, maka Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih unggul dari negara lain.

"Kita harapkan pengusaha kita masuk sektor industri dan punya produk inovasi. Kita harus memperbaiki daya saing negara," ungkap Bambang.

Dijelaskan Bambang, daya saing Indonesia pada 2019 berada di urutan 50 dari 141 negara. Kemudian pada 2020, daya saing Indonesia berada di urutan 83 dari 131 negara. Kondisi ini tentunya masih jauh dari target yang seharusnya dipenuhi untuk menjadi negara maju.

Tantangan lainnya, yakni terkait tenaga pembangunan Indonesia. Sampai dengan saat ini, hampir mayoritas atau sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan SD ke bawah.

Data BRIN menunjukkan sekitar 39,6% tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah, kemudian sebanyak 17,8% lulusan SMP, sebanyak 18,3% lulusan SMA, sebanyak 11,7% lulusan SMK, sebanyak 2,7% diploma dan 9,7% sarjana.

"Tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi pendidikan tinggi hanya sebesar 12,4%. Sedangkan tenaga kerja berkualifikasi pendidikan dasar ke bawah sebesar 39,66%," kata Bambang.