Kapolri: Jodie Rooseto Harus Tanggung Jawab

Jodie batal dilantik jadi Kapolda hanya beberapa jam sebelum pelantikan pagi ini.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo membenarkan pembatalan Kapolda Lampung Brigjen Jodie Rooseto untuk menduduki kursi empuk sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Putut Eko Bayuseno adalah bagian dari 'reward and punishment'.
 
"Semua penilaian pastilah (dilakukan). Itu dinamika lapangan dan risiko  (yang bersangkutan) untuk bertanggung jawab di wilayahnya," kata Timur di Gedung Rupatama Mabes Polri, pagi ini.
 
Saat itu orang nomor satu di korps baju coklat tersebut baru melantik Kapolda Jawa Barat Irjen Putut Bayuseno yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Untung S Radjab yang memasuki masa pensiun.
 
Juga turut dilantik pengganti Putut, Kapolda Sultra Brigjen Tubagus Anis  Angkawijaya. Pengganti Tubagus, Brigjen Ngadino yang sebelumnya menjabat sebagai Kasetukpa Lemdikpol Polri, juga turut dilantik.
 
Sedangkan, Jodie yang akan mengisi posisi yang ditinggal Ngadino tak tampak. "Dia dia harus selesaikan tugas itu (rusuh Lampung). Dia harus tanggung jawab sebagai Kapolda," tandas Kapolri.
 
Jodie batal dilantik jadi Kapolda hanya beberapa jam sebelum dirinya dijadwalkan dilantik pagi ini. Pembatalan itu tertuang dalam Kep Kapolri 645/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang salinannya diterima Beritasatu.com tadi malam.
 
Keputusan Kapolri itu meralat Kep Kapolri 640/X/2012 tertanggal 26 Oktober yang menunjuk Jodie menggantikan Putut. Pembatalan itu terkait konflik  sosial yang terjadi di Way Panji, Lampung Selatan, antara masyarakat Balinuraga dan Way Harong yang menyebabkan 10 orang tewas dan delapan orang terluka.
 
Posisi Kapolda Lampung diisi oleh Brigjen Heru Winarko yang sebelumnya  menjabat sebagai Pati Polri di Menko Polhukam. Heru ini juga sempat "apes" saat dirinya duduk sebagai Kapolres Jakarta Pusat pada 2008.
 
Saat itu terjadi insiden Monas yakni saat massa dari berbagai kelompok  Islam termasuk Front Pembela Islam yang bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
 
Konflik Lampung sangat disesalkan oleh Mabes Polri. Sebab, konflik itu  dipicu soal sederhana yakni kecelakaan lalu lintas. Kini, ada 2.150 gabungan Polri dan TNI yang ditempatkan di lokasi kejadian di Lampung Selatan demi mencegah konflik kembali berulang. Itu termasuk anggota  Brimob dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Banten, Jateng, dan Sumsel.