Tumbuhkan kembali Gerakan Nation and Character Building

Sejumlah tokoh mengingatkan untuk membangun kesiapan Indonesia sebagai bangsa mandiri adalah dengan cara menumbuhkan kembali rasa nasionalisme dalam diri rakyat.

"Diperlukan usaha serius untuk menggali dan menemukan kembali nilai-nilai nasionalisme kita sehingga mampu membelokkan arah perjalanan bangsa agar terhindar dari malapetaka di masa depan," katanya saat menyampaikan Orasi Kebangsaan pada Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kebangsaan 1998 (Lastika 98) di Jakarta, Selasa (20/11) malam.

Orasi Jumhur bertajuk Penemuan Kembali Nasionalisme Kita itu disampaikan di hadapan para mantan aktivis kemahasiswaan era 1990-an bersama dengan orasi dari mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (purn) Tyasno Sudarto, dan Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia Yudi Latif.

Orasi ini kemudian dibahas oleh aktivis pemuda dan mahasiswa, yakni Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady Ginting, mantan aktivis gerakan mahasiswa 1998 Niko Adrian serta Satyo Purwanto

Jumhur, mantan aktivis mahasiswa ITB era 1980-an, menegaskan lunturnya nilai-nilai nasionalisme seperti yang diajarkan para pendiri bangsa, mengharuskan bangsa Indonesia untuk kembali pada gerakan nation and character building.

"Ternyata, pembangunan karakter bangsa masih belum selesai akibat tidak diikuti oleh pembangunan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang," kata Jumhur yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ketidakmandirian ini, katanya, telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang selalu bergantung kepada bangsa-bangsa maju.

Di samping untuk membangun kemandirian, gerakan nation and character building juga harus diarahkan untuk menghapus dekadensi moral yang bisa menghancurkan bangsa seperti perilaku KKN, tipu daya dan gandrung kekerasan seperti saat ini sering disaksikan.

Namun begitu, katanya, perlu juga diingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersuku-suku dan tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan adiluhung sehingga keadiluhungan suku-suku bangsa yang merupakan fakta sejarah perlu terus digali untuk kemudian disumbangkan demi kebesaran bangsa Indonesia.

Dalam sistem neoliberal yang sekarang sedang menghinggapi sistem ekonomi dunia, katanya, kekuatan suatu bangsa diukur dari seberapa jauh dapat menguasai pasar dan mengembangkan investasi, yang kesemuanya sangat ditunjang oleh kekuatan modal, teknologi dan SDM.

Peran pemerintah yang sebelumnya cukup dominan, secara bertahap tergeser oleh kekuatan modal dan teknologi ini dan kemudian didesak sedemikian rupa untuk mengurangi intervensinya dalam perekonomian.

Bahkan desakan ini, menurut Jumhur, juga diarahkan pada pemerintahan negara-negara dunia ketiga.

"Karena itulah dalam sistem ini, bila kita tidak waspada maka kejadian semakin tertinggalnya sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang atau miskin bisa menjadi sebuah keniscayaan," katanya mengingatkan.

Jumhur melihat perkembangan dunia yang sedang menuju sistem neoliberal inilah, gerakan yang bersifat menuntut juga perlu dilakukan.

Misalnya menuntut keringanan pembayaran utang luar negeri terlebih lagi utang luar negeri yang bukan digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau yang sering disebut 'utang najis', kemudahan transfer teknologi, kebebasan penempatan tenaga kerja ke luar negeri khusunya ke negara-negara maju tersebut.

Di samping gerakan menuntut, katanya, negara-negara berkembang atau miskin juga harus segera berbenah diri dan bekerja lebih giat lagi. "Hal-hal yang bersifat kontraproduktif terhadap kegiatan ekonomi, pengembangan SDM dan teknologi seperti misalnya ketidakstabilan politik dan rawannya keamanan, harus segera diakhiri," katanya menegaskan.

Konsolidasi

Adapun Yudi Latif menerangkan, saat ini perlu ada penemuan kembali nasionalisme setelah terbukti nasionalisme yang digagas pada pendiri bangsa justru tidak tecermin pada saat ini.

"Padahal Bung Karno telah memikirkan dasar negara ini sejak umur 17 tahun dan baru terlaksana di tahun 1945. Jadi ini perlu proses lama dan berdarah-darah. Bagaimana bisa di tengah masa kelaparan dan kesusahan, mereka mampu berpikir brilian dan luar biasa soal bangsa ini?" ujar pendiri Reform Institute itu.

Yudi menggugat seharusnya di era terbuka saat ini, pemikiran pendiri bangsa ini dikembangkan dan menjadi panduan dari kemelut kebangsaan yang melanda hampir di semua lini.

Pada kesempatan itu, Tyasno Sudarto justru mengajak para peserta sarasehan yang mayoritas aktivis dan mahasiswa itu untuk mengkonsolidasikan diri untuk mengubah sistem yang melenceng jauh dari cita-cita proklamasi.

"Kita sekarang telah menjadi neoliberal. Sumber daya alam dikuasai asing dan kebangsaan kita makin terkikis. Bangsa ini makin jauh dari keberkahan," jelasnya.

Kuncinya, ujar purnawirawan para pemuda sebagai soko guru gerakan perubahan harus memiliki keyakinan akan ideologi bangsa, keberanian, rela berkorban, dan membangun jejaring ke semua elemen rakyat.