Paradoks Demokrasi

"Demokrasi tak hanya membuka peluang bagi tegaknya nilai-nilai persamaan, kebebasan, keadilan dan keberadaban yang lebih rasional tapi juga membuka peluang yang tak kalah besarnya bagi melembaganya politik identitas. Demokrasi di satu sisi jadi arena bagi menguatnya keindonesiaan, tapi di sisi lain dapat mengancam kelangsungan Indonesia," kata Syamsuddin, ketika dihubungi wartawan beritasatu.com, menanggapi maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatn berbasis identintas

 

Menurutnya, demokrasi di satu sisi memberi ruang lebar bagi setiap kelompok, golongan dan identitas politik berdasarkan basis primordial mengaktualisasikan diri. Namun di sisi yang lain ruang ekspresi itu bisa mengancam demokrasi itu sendiri.

 

Fenomena sosial politik akhir-akhir ini, kata Syamsuddin mengindikasikan paradoks itu: ketika hak publik kian dijamin konstitusi, pada saat yang sama politik atas nama etnis atau agama acapkali cenderung menihilkan hak konstitusi warga lain.

 

"Hampir tak pernah diantisipasi jika demokrasi politik memiliki paradoks," kata Syamsuddin.

Pada saat yang sama, kata Syamsuddin, negara sayangnya bukan hanya tak punya instrumen dan kebijakan yang adil menyelesaikan konflik sosial, etnis dan berbau agama, tapi kerap kali juga bersikap ambigu. Pluralitas diakui tapi ketika premanisme dan anarki massa melukainya, negara justru tampak tak netral dan berpihak.

"Ya, ada peraturan bersama Menag dan Mendagri tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat dan pendirian agama. Tapi praktiknya banyak dilanggar, baik oleh kepala daerah maupun oleh polisi," ujarnya.

Maka tak heran, jika anarki berlandaskan agama cenderung tak pernah berkurang di tengah praktik demokrasi satu dekade terakhir ini. "Pemilu-pemilu juga meskipun sudah dilaksanakan demokratis cenderung menghasilkan para penguasa dan raja-raja kecil di pusat dan daerah," kata Syamsuddin.

 

Hanya Mengambil, Bukan Mengabdi
Menurutnya keragaman memang selalu dipidatokan setiap kampanye tapi begitu pemilu usai, elit kembali mati rasa dan tidak peduli pada aneka persoalan bangsa. "Orientasi elit politik untuk mengambil dan bukan mengabdi," kata Syamsuddin.

Kini, kata dia, nilai solidaritas, toleransi dan kolektivitas kian tergerus oleh mengentalnya pragmatisme dan oportunisme politik. Lalu negara acapkali terperangkap dalam praktik pembiaran dalam kasus anarkisme massa karena negara tak punya cetak biru bagaimana seharusnya keberagamaan dijaga dan dikawal.

"Belum ada koridor serta standard operational procedure yang baku. Tak jelas pula, apa yang boleh dan tak boleh diurus oleh negara ketika mengawal keragaman," kata dia.

Dihubungi terpisah, cendekiawan Muslim, Ahmad Syafii Ma'arif mengatakan, tak bertautnya ruang demokrasi dengan perilaku di tataran empiris, disebabkan karena tidak maksimalnya penegakan hukum.

 

"Sederhana saja,  kalau aparat kita tegas, tentu anarkisme massa tak terjadi terus. Ini karena aparat tak tegas saja," kata Syafii.

Menurutnya, memang sungguh ironis, karena prosedur dan ruang demokrasi telah disediakan tapi kemudian banyak pelanggaran terhadap ruang demokrasi itu sendiri.

 

ambigu

Demokrasi

Konflik

LIPI

Negara

Ormas

Syafii Ma'arif

Syamsuddin Haris