Pemerintah Serahkan Dualisme Sepakbola pada FIFA

KPSI dan PSSI sebagai sumber permasalahan dualisme seharusnya melaksanakan nota kesepahaman (MoU) Kuala Lumpur 2012 yang menginstruksikan menggelar kongres paling lambat Senin, 10 Desember 2012.

Pemerintah akhirnya menyerahkan masalah dualisme persepakbolaan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) kepada Federasi Internasional Sepak Bola (FIFA) sebagai badan sepak bola tertinggi dunia.

Pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Agung Laksono, di Kantor Kempora, Jakarta, hari ini, mengatakan keputusan tersebut diambil untuk menghindari sanksi yang lebih berat lagi dari FIFA apabila pemerintah telalu mengintervensi organisasi induk sepak bola Indonesia.

Dengan sikap pemerintah itu, berarti dalam waktu dekat Indonesia semakin dekat dengan pengenaan sanksi dari FIFA.

KPSI dan PSSI sebagai sumber permasalahan dualisme seharusnya melaksanakan nota kesepahaman (MoU) Kuala Lumpur 2012 yang menginstruksikan menggelar kongres paling lambat Senin, 10 Desember 2012.

Tapi sampai tenggat waktu terakhir kedua kubu tidak melaksanakan amanat tersebut.

Kongres itu harus diikuti oleh peserta dari KPSI ataupun PSSI yang telah mengikuti KLB Solo Juli 2011.

Namun kedua belah pihak tidak bisa duduk bersama dalam Kongres Palangkaraya, hari ini. Padahal kongres tersebut krusial lantaran akan menghindarkan sanksi FIFA kepada sepak bola Indonesia.

PSSI dan KPSI tetap bersikukuh untuk melaksanakan kongres masing-masing.

PSSI tetap menjalankan Kongres Palangkaraya tanpa menyertakan peserta KLB Solo yang sebagian dari mereka adalah anggota KPSI.

PSSI sebelumnya tidak memberikan kesempatan kepada KPSI untuk mengikuti proses verifikasi peserta Kongres Palangkaraya.

Di lain pihak, KPSI menyelenggarakan kongres sendiri di Hotel Sultan, Jakarta.

"Jika dua kongres tersebut tidak sesuai dengan isi dan semangat MoU Kuala Lumpur 2012, penilaian keabsahan dan hasil kongres itu diserahkan kepada FIFA selaku organisasi tertinggi persepakbolaan dunia," kata Agung.

Pemerintah sebenarnya berusaha memenuhi permintaan FIFA untuk menyelesaikan masalah organisasi sepak bola Indonesia. Akan tetapi pemerintah tidak dalam kapasitas melarang ataupun mendukung salah satu kubu.

"Penyelesaian dualisme kami serahkan kepada kedua pihak yang bersikukuh dengan keputusannya masing-masing," kata Agung.