DPR: Kongres PSSI dan KPSI Ilegal

Kongres-kongres yang diselenggarakan kedua belah pihak ilegal, maka semua kongres tak seharusnya diakui

Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Agung Laksono, harus adil dalam menyelesaikan kisruh antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI).

Menurutnya, jika Agung Laksono mengatakan bahwa kongres-kongres yang diselenggarakan kedua belah pihak ilegal, maka semua kongres tidak seharusnya diakui. Dalam hal ini, kata dia, baik kongres yang dilakukan di Hotel Sultan Jakarta (oleh KPSI) maupun di Palangkaraya (PSSI).

"Kalau Agung mencabut yang di Palangkaraya (misalnya), harusnya dia (juga) mencabut yang di Sultan, karena amanat MoU bersama," kata Dedi di Jakarta, Senin (10/12).

Politikus partai oposisi yang akrab disapa Miing itu melanjutkan, dia sendiri tidak melihat adanya hal politis dalam keputusan Agung tersebut.

"Enggak melihat (ada yang) politis. Hanya, dia tidak adil. Harusnya adil, (karena) kesepakatan KPSI-PSSI (itu) joint committee. Ini berarti kesepakatan yang diminta FIFA. Kalau Agung (bilang) dua-duanya ilegal, larang dua-duanya," tutupnya.

Hal tersebut disampaikan Dedi menyusul keputusan Agung Laksono perihal dualisme yang terjadi di tubuh PSSI. Atas kisruh yang masih tak ada ujung ini, Agung telah menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada FIFA.