Kantor PSSI Terus Dijaga Polisi

"Kantor PSSI ini milik negara, bukan milik perorangan. Jika ada pihak yang ingin mengambil alih PSSI harus melalui mekanisme yang benar."

Kantor PSSI yang berada di areal Gelora Bung Karno Jakarta, hari ini masih dalam penjagaan aparat keamanan seiring adanya rencana pengambilalihan oleh Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

Hanya saja penjagaan tidak dilakukan didepan kantor federasi sepak bola Indonesia itu. Aparat dari Kepolisian Polda Metro Jaya itu hanya terlihat disekitar kantor berikut peralatan pengendali massa yang masih tertata rapi didalam kendaraan.

Justru yang berjaga-jaga didepan Kantor PSSI adalah massa dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka terlibat bergerombol dipintu gerbang maupun didepan kantor PSSI dibawah pimpinan Djohar Arifin Husin ini.

"Kami hanya melakukan tindakan antisipasi saja. Kami disini hanya bersiaga dengan damai," Kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PHM, Udin Mulyono.

Dengan adanya massa yang berjaga didepan Kantor PSSI, pintu utama menuju kantor federasi sepak bola Indonesia dikunci dari dalam. Hanya saja aktifitas administrasi tetap berjalan seperti biasa.

"Kantor PSSI ini milik negara, bukan milik perorangan. Jika ada pihak yang ingin mengambil alih PSSI harus melalui mekanisme yang benar. Kalau tidak, dapat dianggap perbuatan melanggar hukum," kata pemilik klub Bontang FC itu.

Wacana pengambilalihan Kantor PSSI ini merebak kepermukaan menyusul hasil Kongres Biasa KPSI di Hotel Sultan Jakarta, Senin (10/12).

Kongres Biasa KPSI yang diklaim diikuti 83 pemilik suara Kongres Luar Biasa (KLB) Solo ini selain menghasilkan wacana pengambilalihan Kantor PSSI juga melakukan revisi statuta dan penyatuan kompetisi antara Indonesia Premier League (IPL) dan Indonesia Super League (ISL).

Kongres yang sama juga dilakukan oleh PSSI dibawah pimpinan Djohar Arifin Husin, hanya saja Kongres Luar Biasa itu dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (10/12).

Ada beberapa keputusan yang dihasilkan meski KLB yang dihadiri oleh perwakilan AFC dan FIFA ini hanya berlangsung 30 menit diantaranya membatalkan Nota Kesepahaman Kuala Lumpur, pembubaran Komite Bersama PSSI-KPSI dan menerima pengembalian empat anggota Komite Eksekutif PSSI dengan syarat harus meminta maaf.

Dengan dilakukannya dua kongres ini proses penyelesaian polemik kembali mentah. Bahkan dengan kasus ini Indonesia terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Kasus Indonesia ini akan dibahas FIFA di Jepang, Jumat nanti (14/12).