Jokowi Akan Evaluasi Tingginya Harga Peremajaan Bajaj

Jumat, 8 Februari 2013 | 01:06 WIB
B
B
Penulis: BeritaSatu | Editor: B1
Theo L Sambuaga, Presiden Lippo Group bersama Menko Kesra Agung Laksono dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, tengah memberikab keterangan tentang penyerahan bantuan Lippo Group untuk korban banjir di Balaikota DKI Jakarta, Senin (21/1).
Theo L Sambuaga, Presiden Lippo Group bersama Menko Kesra Agung Laksono dan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, tengah memberikab keterangan tentang penyerahan bantuan Lippo Group untuk korban banjir di Balaikota DKI Jakarta, Senin (21/1). (Feriawan Hidayat/ Beritasatu.com)

"Saya mengerti ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan harga bajaj yang mahal sekarang. Kelihatannya juga ada monopoli di sini."



Jakarta - Merespons protes puluhan sopir bajaj di Balaikota, Kamis (7/2), Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi tingginya harga peremajaan bajaj di Ibu kota. Apalagi, Jokowi juga mencium adanya unsur monopoli, dalam peremajaan salah satu moda transportasi yang berlaku di Jakarta itu. 

"Saya mengerti ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan harga bajaj yang mahal sekarang. Kelihatannya juga ada monopoli di sini," ujarnya usai menerima para pendemo di Balai Kota.

Pada kesempatann itu, Jokowi juga berjanji tidak akan mengendapkan permasalahan ini terlalu lama. Bahkan, Ia tak segan untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, jika benar terlibat dalam monopoli peremajaan harga bajaj, seperti yang disangkakan para demonstran.

Sebelumnya, para demonstran menuntut dicopotnya Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono dari jabatannya. Udar disangkakan bersekongkol dalam pengadaan bajaj sejak 2006, bersama PT Abdi Raharja. 

Dalam tuntutannya, para demonstran juga menuntut agar harga bajaj diturunkan dan diberikan hak melakukan pembinaan.

"Kami juga menuntut supaya pemerintah membatalkan penetapan sistem lelang proses kegiatan jasa operator. Karena para sopir merasa dipersulit dalam peremajaan bajaj dua tak ke bahan bakar gas," ujar Jack Sopian, Koordinator LSM Pelopor saat aksi.

Pihaknya pun mengaku sudah mengirimkan surat ke Dishub DKI Nomor JOA-86/ LSM- PELOPOR/X/12 pada 1 Oktober 2012 tentang kejelasan pengadaan paket kegiatan pelelangan atau seleksi jasa operator angkutan umum. Namun, hingga saat ini pengiriman surat itu pun belum mendapat tanggapan. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon