Kadishub DKI: Banyak Bajaj Tak Layak Beroperasi

Jokowi berencana mencari jalan tengah masalah seputar operasional bajaj.

Jakarta - Menanggapi demo para sopir bajaj yang dilakukan di Balai Kota, Kamis (7/2) kemarin, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, kebijakan yang diterapkan Dishub terhadap kendaraan tersebut untuk ketertiban dalam pengadaan bajaj itu sendiri. Karena saat ini banyak bajaj yang tidak layak jalan, bodong, dan bermasalah lainnya, namun tetap beroperasi.

"Kita melakukan itu, lalu ada ancaman dicopot oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan yang kita lakukan. Tetapi Dishub melakukan kebijakan ini untuk ketertiban. Kita bisa lihat bajaj sekarang banyak yang tidak layak jalan, bodong, dan sebagainya," ujar Pristono di Balai Kota, Jumat (8/2).

Dikatakannya, bajaj-bajaj yang tidak layak tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Dishub. Akibatnya, para sopir tersebut merasa tidak senang.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini melakukan pengecekan ke lapangan. Lelaki yang akrab disapa Jokowi itu mengunjungi koperasi angkutan bajaj, yaitu Koperasi Usaha Bersatu di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur.

Jokowi mengaku menemukan banyak masalah berkaitan dengan bajaj, seperti badan hukum bajaj yang belum jelas dan harus memiliki pool, masalah uang jaminan, juga harga bajaj yang mahal.

"Problem realnya ternyata banyak. Badan hukum bajaj itu harus punya pool, ada uang jaminan, dan ini memberatkan. Memang, harga bajaj mahal, sehingga cicilannya tadi saya lihat 1 sopir itu harus 115 ribu per hari. Ini juga saya kira memberatkan sehingga harus dibuat sebanyak-banyaknya distributor atau importir bajaj atau pula bajaj lokal," ujar Jokowi.

Dikatakannya, dengan begitu maka akan ada persaingan harga yang didapatkan oleh pengusaha atau sopir bajaj, sehingga harga pun akan turun. Jokowi mengaku akan mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan jika perlu ia pun akan mengubah Pergub atau Surat Keputusan (SK).

"Ini mau kita solusikan. Saya belum bisa berbicara. Mau saya panggil semuanya. Kalau perlu Pergub atau SK-nya diubah, akan saya ubah. Saya tidak mengerti apakah pakai SK atau tidak. Tapi bahwa situasi seperti ini harus diubah lah. Karena ini merupakan kehidupan rakyat banyak," terangnya.