Koalisi Rakyat untuk Pemilu Damai Dorong Ciptakan Persatuan dan Kepentingan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi rakyat untuk pemilu damai (Krpd) mendorong hasil pemilihan umum 2024 menciptakan persatuan dan kepentingan nasional untuk kebaikan Bangsa Indonesia ke depan.

Apabila hasil pemilu 2024 diterima dengan baik, lancar dan damai maka bakal melahirkan kualitas demokrasi yang baik. Pelaksanaan pemilu yang adil, jujur dan demokratis, akan menghasilkan estafet kepemimpinan yang benar-benar di kehendaki oleh rakyat.

"Tanggung jawab kita adalah menjaga agar pemilu dapat terlaksana dan berjalan baik, lancar, jujur adil dan demokratis sehingga melahirkan kualitas demokrasi yang sehat bagi perkembangan demokrasi kita," kata sekretaris Krpd, Samsudin usai dialog publik yang bertajuk "Menerawang Indonesia pascapemilu 2024," kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).

Dijelaskan, agar pemilu ini mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional di atas segalanya maka perbedaan pilihan politik, tidak boleh menyebabkan polarisasi ataupun perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

"Situasi dunia global dalam keadaan yang tidak stabil, konflik Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, Tiongkok dan Taiwan. Keadaan ini akan turut mempengaruhi situasi ekonomi politik nasional. Oleh karena itu, pemilu ini harus dijadikan ruang untuk memperkuat persatuan nasional sehingga dapat menghadapi tantangan dunia global," ungkapnya.

Akademisi Pascasarjana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Dr Jayus mengatakan, Indonesia butuh pemimpin visioner yang mampu melihat kejadian masa depan. Pemimpin harus hadir mengarahkan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan maju di masa depan, ungkapnya.

"Indonesia ini butuh pemimpin yang visioner yang bisa melihat kejadian masa depan. Dengan karakter pemimpin semacam itu, bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju," imbuh Jayus.

Lebih lanjut, diucapkan arah pembangunan bangsa ini harus diletakkan pada cita-cita kemerdekaan sesuai dengan amanat undang-undang. Amanat itu , kata dia, terletak pada alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945.

"Pemilu harus dikembalikan kepada rohnya, sistem yang baik, dan arah pembangunannya pun harus berdasarkan pada undang-undang. Ada dalam alinea ke empat. Pemilu yang tidak merujuk pada undang-undang itu maka akhirnya tidak akan terarah," urai Jayus.

Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya, Tias Satrio Adhitama, menambahkan, Indonesia butuh  kepemimpinan yang efektif dan berani. Mampu memaknai dan menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kita butuh pemimpin yang efektif dan berani, serta paham nilai-nilai Pancasila sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat," kata Tias.