Papua Tengah Memanas, Pemda Minta KKB Hentikan Aksi

Ilaga, Beritasatu.com - Insiden kontak tembak di Papua Tengah kembali menjadi sorotan, setelah terjadi di dua lokasi berbeda pada 14 April 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak bersama Kogabwilhan III menggelar rapat koordinasi untuk membahas kejadian tersebut dan langkah penanganannya.

Rapat dipimpin Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Pangkoops Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, serta Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini. Dalam forum ini, aparat memaparkan kronologi serta barang bukti dari dua peristiwa kontak tembak.

Peristiwa pertama terjadi di Kampung Kembru, Distrik Kembru. Dalam kejadian tersebut, aparat TNI dilaporkan lebih dulu diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Empat orang dilaporkan tewas dalam insiden itu. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain senjata rakitan, amunisi, busur, parang, kapak, alat komunikasi, serta bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Peristiwa kedua terjadi di Kampung Jigunggi, Distrik Mageabume, sekitar 7 kilometer dari lokasi pertama. Aparat menerima laporan seorang anak mengalami luka tembak, dan kasus ini masih dalam penyelidikan untuk memastikan pelaku.

Pejabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nemu Tabuni mengaku, terkejut setelah melihat pemaparan dalam rapat tersebut.

“Kita juga kaget. Jadi, himbauan saya pihak-pihak yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan, masyarakat mereka,” kata Nemu Tabuni kepada wartawan di Mako Kogabwilhan III, Timika, Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, kekerasan tidak boleh terus terjadi karena korban merupakan bagian dari masyarakat Papua sendiri. Pemerintah daerah meminta KKB menghentikan aksi kekerasan.

“Itu kan bagian dari keluarga mereka, yang korban, ya. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah daerah kabupaten Puncak (Provinsi Papua Tengah) berharap supaya stop sudah kekerasan,” ujarnya.

Nemu juga mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan kedamaian di Papua. Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang aman agar anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut.

“Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera bersama anak-anak. Mereka juga bisa sekolah dengan baik,” katanya.

Pemerintah daerah menilai pembangunan tidak akan berjalan optimal jika konflik terus terjadi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan stabilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

“Jadi, sama-sama mari kita membangun daerah, terutama kita tingkatkan pendidikan, supaya anak-anak kita juga bisa sekolah. Kita sama-sama membangun, ya, pemerintah, bersama aparat keamanan, bersama masyarakat Papua,” tegasnya.