ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Bupati dan Tokoh Adat se-Papua Barat Dukung Otsus dan Pemekaran

Rabu, 15 Juni 2022 | 19:50 WIB
FS
FS
Penulis: Fana F Suparman | Editor: FFS
Bupati, wali kota, serta tokoh masyarakat se-Papua Barat bersepakat mendukung otonomi khusus (otsus) dan pemekaran. 
Bupati, wali kota, serta tokoh masyarakat se-Papua Barat bersepakat mendukung otonomi khusus (otsus) dan pemekaran.  (istimewa)

Manokwari, Beritasatu.com - Dukungan untuk pemekaran Papua semakin luas. Seluruh bupati, wali kota, serta tokoh masyarakat se-Papua Barat bersepakat mendaulat Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw untuk membawa dukungan otonomi khusus (otsus) dan pemekaran ke pemerintah pusat. Sebelumnya, sebanyak 29 kabupaten/kota se-Papua bersepakat menyampaikan dukungan pada Jumat (10/6/2022) lalu.

"Kita deklarasi atau menyatakan sikap resmi yang ditandatangani Forkopimda dan kepala daerah, wali kota serta tokoh masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni otonomi khusus (otsus) dan daerah otonomi baru (DOB)," kata Paulus Waterpauw, di Manokwari dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: 29 Kabupaten dan Kota di Papua Sepakat Dukung Pemekaran

Deklarasi tersebut berlangsung semarak. Para tokoh adat yang datang mengenakan busana tradisi pada acara yang diadakan di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari.

ADVERTISEMENT

"Ramai sekali acara hari ini," kata Paulus Waterpauw.

Paulus Waterpauw yang baru satu bulan bekerja setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Barat, menyebutkan bahwa deklarasi dukungan terhadap pemekaran memperlihatkan rakyat Papua Barat tunduk dan taat azas pada kebijakan pemerintah.

"Apa yang negara mau untuk membuat kebijakan pasti didukung," kata mantan Kapolda Papua dan Sumatera Utara ini.

Baca Juga: Bupati Mimika Ajak Warga Dukung Provinsi Papua Tengah

Pemprov Papua Barat, kata dia, akan meminta petunjuk Mendagri untuk menindaklanjuti deklarasi ini. Aspirasi mendukung pemekaran, katanya mendapat tempat di hati masyarakat. Selain itu, aspirasi ini juga didorong oleh harapan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memampukan orang asli Papua (OAP) memanfaatkan peluang di berbagai bidang termasuk berkarier di pemerintahan semua tingkatan.

Aspirasi ini mengalir dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari akar rumput dan masyarakat adat.

Pada Jumat (10/6/2022) lalu, Paulus Waterpauw menerima aspirasi dari 13 kepala suku Papua dan Nusantara Kabupaten Manokwari yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Papua dan Masyarakat Nusantara (AMPMN).

Dokumen dukungan yang ditandatangani oleh para tokoh adat serta tokoh masyarakat di Manokwari, diserahkan di kediaman Gubernur Papua Barat.

"Pendekatan pemekaran akan mengakselerasi pembangunan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," kata Kepala Suku Maybrat di Manokwari, Marthen Nauw, salah seorang tokoh AMPMN.

Baca Juga: Lukas Enembe: Mekarkan Papua Sekaligus 7 Provinsi, Jangan Dicicil

Satu dari empat butir pernyataan sikap AMPMN, menegaskan masyarakat OAP dan masyarakat Nusantara yang berdomisili di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mendukung pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua karena merupakan program strategis nasional berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Karena itu kami minta dengan sangat hormat kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia, untuk segera merealisasikannya, karena melalui pendekatan pemekaran, akan mengakselerasikan pembangunan sekaligus memperluas jangkauan pelayanan serta memperpendek rentang kendali kepada masyarakat di wilayah Papua," demikian pernyataan para tokoh adat tersebut.

Baca Juga: Papua Barat Mendukung Penuh Kebijakan Otsus dan DOB

Waterpauw mengatakan pihaknya akan mendorong aspirasi masyarakat Papua untuk disampaikan kepada presiden, DPR serta lembaga dan kementerian terkait lainnya.

"Kami menyatakan dari Papua Barat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat," kata Waterpauw.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Menteri HAM: Konflik Papua Tak Bisa Diselesaikan Parsial

Menteri HAM: Konflik Papua Tak Bisa Diselesaikan Parsial

NASIONAL
11 Ruko Koperasi Zipur Waena Jayapura Terbakar

11 Ruko Koperasi Zipur Waena Jayapura Terbakar

NUSANTARA
14 Orang Ditangkap Akibat Kerusuhan Seusai Laga Persipura vs Adhyaksa

14 Orang Ditangkap Akibat Kerusuhan Seusai Laga Persipura vs Adhyaksa

NUSANTARA
Petrosea Dukung Pemberantasan Malaria di Papua, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Petrosea Dukung Pemberantasan Malaria di Papua, Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

LIFESTYLE
Komite Publisher Rights Dorong Kebebasan Pers di Papua

Komite Publisher Rights Dorong Kebebasan Pers di Papua

NASIONAL
Baru 308 dari 118.000 Peserta BPJS Kesehatan Papua yang Direaktivasi

Baru 308 dari 118.000 Peserta BPJS Kesehatan Papua yang Direaktivasi

NUSANTARA

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon