Arah Politik Partai Kebangkitan Nusantara di Tangan Anas Urbaningrum

Jakarta, Beritasatu.com – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya telah ditutup pada Sabtu (15/7/2023) malam. Hasil Munaslub PKN tersebut menetapkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PKN menggantikan I Gede Pasek Suardika yang kini menjadi Ketua Majelis PKN.

Saat ditemui awak media, Anas Urbaningrum menyatakan ingin membawa PKN menjadi partai yang modern dan tidak semua serba Anas termasuk dalam mendukung calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Anas menyatakan, keputusan PKN terkait dukungan capres di Pilpres 2024 tidak memakai selera pribadinya.

Anas mengatakan dukungan untuk capres dan koalisi masih dalam pembahasan internal PKN.

Dalam waktu dekat, PKN memiliki dua agenda penting setelah munaslub yakni melanjutkan konsolidasi internal PKN dari tingkat daerah sampai nasional dan memulai strategi untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Langkah awalnya, yakni berkomunikasi dengan partai politik lainnya. Anas Urbaningrum membuka peluang berkomunikasi ke partai politik mana pun termasuk Partai Demokrat yang pernah dipimpinnya.

Anas mengatakan keputusan untuk berkomunikasi dengan partai politik akan menjadi pembahasan di PKN. Partai yang untuk diajak berkomunikasi akan dipilih secara selektif. Hal ini karena Anas menilai musuh PKN adalah orang zalim.

"Semua partai politik punya peluang untuk berkomunikasi. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Tidak ada partai yang menjadi musuh buat PKN, yang musuh siapa? Yang zalim. Yang zalim bukan partai, pelaku kezaliman itu pasti bukan partai, yang bisa zalim itu ya orang. Oleh karena itu buat saya, partai itu semua statusnya sama, tidak ada musuh. Tetapi tentu kami selektif, mana yang zalim itu bukan kawan kami," ujar Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum juga menanggapi stigma di masyarakat mengenai dirinya yang merupakan mantan narapidana, namun kini menjadi Ketua Umum PKN. Anas menyebut stigma itu merupakan tantangan. Anas meyakini masyarakat akan bisa menilai yang sebenarnya.

"Orang yang pernah dihukum itu bukan tanda selalu bersalah. Jadi sangat bisa orang yang tidak bersalah itu dihukum, sangat bisa orang yang tidak jahat itu dihukum. Jadi rakyat akan bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Sebaliknya, orang yang tidak dihukum atau belum pernah dihukum, belum tentu tidak jahat," kata Anas.

Putusan pengadilan telah mencabut hak politik Anas untuk dipilih sebagai pejabat publik selama selama lima tahun, termasuk menjadi caleg di Pemilu 2024. Anas mengaku tidak masalah dengan putusan tersebut karena masih memiliki hak berorganisasi.

Menurutnya, tantangan terbesar PKN saat ini adalah mengenalkan dan meyakinkan masyarakat untuk memilih partai tersebut di Pemilu 2024.