Biaya Pilkada Manggarai Rp 35 Miliar

Jahang menambahkan, kesepakatan anggaran itu bisa saja dilakukan pembahasan ulang apabila terjadi penundaan pilkada, pemilihan susulan atau force majeure.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus H Manah mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama TAPD. Menurutnya, semua berjalan dengan baik dan seluruh kebutuhan direspons dengan baik oleh Pemda Manggarai melalui TAPD.

"Kami Bawaslu Manggarai dialokasikan Rp 9 miliar dan akan dicairkan dalam 2 tahun anggaran, tetapi ada adendum dalam berita acara, apabila ada penundaan pilkada, pemilihan susulan atau force mejeure, maka akan dilakukan peninjauan kembali," katanya.

Dari rasionalisasi yang ada, Bawaslu Manggarai setuju dengan anggaran Rp 9 miliar itu. Pencairan akan dilakukan 2 tahap, yakni tahun 2023 sebanyak Rp 167 juta sedangkan tahun 2024 sebanyak Rp 8,83 miliar.

Manah mengungkapakan, salah satu pertimbangan juga karena untuk anggaran gaji pantia pengawas adhock baik panwas kecamatan, pengawas desa atau kelurahan dan pengawas TPS akan dibiayai oleh APBD Provinsi NTT.

Terkait harapan Pemda Manggarai, Bawaslu Manggarai mengaku siap memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel itu tentu menjadi fokus perhatian kami dalam pengelolaan anggaran Pilkada," tutupnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Manggarai menjadi satu dari 17 kabupaten dan kota yang sudah menyepakati anggaran Pilkada 2024 di Provinsi NTT, dari total 22 Kabupaten atau kota yang ada.