Korupsi sang Menteri di Tengah Susah Sinyal

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat di perkotaan sudah merasakan betul kebutuhan internet. Bahkan, internet kini menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi masyarakat. Bisa dibayangkan ketika sehari saja jaringan internet terputus, tak hanya komunikasi yang terhalang, kegiatan sehari-hari, seperti di perkantoran, perbankan, transportasi, serta memesan makanan pun bakal terkendala.

Sayangnya, penetrasi internet di Indonesia belum merata. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet pada 2023 baru 78,19%. Artinya jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet sekitar 215,6 juta jiwa dari populasi sebesar 275,7 juta jiwa. Dengan demikian, masih ada 60,1 juta penduduk Indonesia yang belum terkoneksi internet.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo 2020-2024 terdapat tiga tujuan strategis utama Kemenkominfo .

Pertama, meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi menara base transceiver station (BTS) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang tidak terawat di Dusun Natakoli, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 20 Mei 2023.

Kedua, mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek: bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta ketiga, memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Upaya pemerataan akses internet ini dilanjutkan Kemenkominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dengan melakukan penggelaran akses di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia dengan layanan sinyal 4G (berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil tahun 2016).

Dari 12.548 desa/kelurahan, sebanyak 9.113 desa/kelurahan berada di wilayah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Bakti telah menyelesaikan atau melakukan upgrading base transceiver station (BTS) 4G di 1.209 desa dan kelurahan selama periode 2019- 2020. Bakti menargetkan 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik, karena sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Dari jumlah tersebut, 5.204 desa/kelurahan atau sekitar 65% berada di wilayah timur Indonesia, seperti Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.