Korupsi sang Menteri Diusut, Proyek BTS Berlanjut

Jakarta, Beritasatu.com - Pentingnya keberadaan internet di era saat ini membuat pembangunan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) harus terus berlanjut. Jangan sampai kasus yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate terkait korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kemenkominfo pada 2020-2022 membuat program mulia ini mangkrak.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Dahlian Persadha menyatakan pembangunan jaringan BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sangat diperlukan. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kualitas komunikasi.

"Membangun jaringan BTS, terutama untuk daerah 3T sangat diperlukan karena peningkatan kualitas komunikasi juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah 3T,” katanya saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (27/5/2023).

Menurutnya, kehadiran internet juga dapat membangun daerah. Salah satunya melalui bidang pendidikan.

“Akses internet yang lebih baik juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, karena guru dan murid dapat mencari tambahan bahan pelajaran,” ucapnya.

Wilayah 3T yang terletak di tapal batas Indonesia, lanjut Pratama, membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pasalnya, sebagai garda terdepan dalam pembangunan negara, daerah 3T menghadapi tantangan geografis yang menyulitkan aksesibilitas.

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sebetulnya memiliki tujuan yang baik. Untuk itu, dia berharap proyek ini harus tetap dilanjutkan, sembari penegakan hukum atas kasus korupsi proyek ini juga dituntaskan.

Program Bakti Kemenkominfo memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah 3T. Dengan tujuan untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh Tanah Air, proyek ini harus tetap dilanjutkan," ujar Pratama.

Masyarakat Dirugikan
Dalam perencanaannya, Kemenkominfo menargetkan akan membangun 4.200 menara BTS pada 2021. Dari target itu, hanya 1.100 tower yang dilaporkan telah terealisasi hingga Maret 2023. Malahan, menurut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, ketika diperiksa melalui satelit hanya ada 958 tower dan tidak diketahui apakah bisa digunakan atau tidak.