Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Sulit Capai Target

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan tahunan sebesar 5,2% dengan kondisi ekonomi yang tumbuh hanya 5,04% pada kuartal III 2025, atau turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,12%. Sedangkan pada kuartal I 2025, ekonomi tumbuh 4,87%.

“Kalau dirata-ratakan, triwulan I, II, dan III (pertumbuhannya) baru mencapai 5,01%. Jadi untuk memenuhi target 5,2% pada akhir tahun, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 5,8% pada kuartal IV. Itu bukan angka yang kecil, karena meningkatkan 0,01% saja sudah cukup sulit,” kata peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Riza Annisa Pujarama.

Menurutnya, target pertumbuhan tersebut sulit dicapai karena daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya hingga akhir kuartal III 2025. Hal ini tecermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia yang menurun ke level 115 pada September, turun dari 117,2 pada Agustus 2025. Angka ini berada pada level terendah sejak Mei 2022.

Komponen penyusunnya, yakni indeks kondisi ekonomi (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK) juga melemah masing-masing ke 102,7 dan 127,2, dari posisi bulan sebelumnya 105,1 dan 129,2.

‘’Indeks keyakinan konsumen turun, ekonomi saat ini juga turun, ekspektasi konsumen juga turun. Di sini juga terjadi perlambatan tabungan, sementara konsumsi meningkat dan cicilan pinjaman juga meningkat,’’ ujarnya.

Riza menilai kebijakan fiskal pemerintah, termasuk penempatan dana sebesar Rp 200 triliun pada bank Himbara, belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena likuiditas perbankan masih terjaga. Suku bunga perbankan yang masih tinggi meski suku bunga deposito menurun turut menghambat pertumbuhan. 

Selain itu, paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah pada pertengahan September 2025 dinilai belum akan terefleksi pada kinerja ekonomi kuartal IV. Hal ini karena sebagian besar program dalam paket tersebut bersifat jangka panjang, sehingga tidak langsung mendorong konsumsi masyarakat.

“Hanya saja mungkin ada yang perlu diperhatikan di sini, stimulus ekonomi 8+4+5. Kalau kita lihat program-programnya bukan seperti bansos yang bisa seketika mendorong daya beli masyarakat. Kebanyakan programnya bersifat jangka panjang,” imbuh Riza.

Percepatan belanja pemerintah, baik melalui kementerian/lembaga  maupun pemerintah daerah, dinilai belum memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian. Upaya mempercepat penyerapan anggaran memang sudah dilakukan bertahun-tahun, tetapi hasilnya belum cukup optimal.

“Belanja pemerintah pusat perlu memperhatikan kualitasnya. Jangan hanya sekadar didorong besarannya tanpa memperhatikan efektivitasnya, agar bisa membawa dampak nyata bagi sektor riil,” katanya.

Untuk itu, pemerintah harus terus memperkuat dorongan fiskal, sekaligus mendorong ekspor dan investasi, terutama pada sektor padat karya yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional agar pertumbuhannya lebih terasa.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengakui pemerintah akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2% apabila tidak menggenjot sektor produktif dan konsumsi rumah tangga. Untuk mendongkrak geliat ekonomi dan sektor usaha, perlu percepatan segera serapan belanja pemerintah.

Belanja pemerintah pusat dan daerah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha, baik swasta, BUMD, bahkan BUMN. Percepatan belanja saja tidak cukup, tetapi pemerintah harus memastikan anggaran itu bisa memberikan multiplier effect terhadap sektor usaha untuk memacu perekonomian domestik.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong stimulus yang lebih luas untuk program akselerasi ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja.

"Saya lihat tambahan harus dari sisi government spending yang mesti di-boost, dan domestik rumah tangga melalui stimulus lagi," katanya. 

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025 sebesar 5,04% bukan menunjukkan pelemahan secara fundamental, tetapi karena didorong faktor musiman setelah lonjakan konsumsi pada periode libur keagamaan pada triwulan sebelumnya.

“Pelemahan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode liburan keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat,” kata Josua.