WFH Jurus Hemat di Tengah Perang

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang efektif mulai 1 April 2026, lalu diperluas ke sektor swasta. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret untuk mengurangi pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) dan mendukung upaya penghematan energi nasional akibat perang AS dan Israel versus Iran.

Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada kendaraan dinas yang digunakan untuk perjalanan dinas harian yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar konsumsi BBM di kalangan pegawai pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama, sehingga dapat menekan pemborosan energi yang terjadi akibat waktu tempuh yang lama.

Dengan diterapkannya WFH, pemerintah berharap dapat menekan biaya operasional kantor, seperti biaya listrik dan konsumsi energi lainnya. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel dan efisien, sekaligus menjadi contoh bagi sektor swasta untuk mengikuti jejak pemerintah dalam rangka mengurangi jejak karbon mereka.

“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN, adalah Rp 6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan penerapan WFH dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan kebijakan WFH bagi ASN memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2025.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, sekaligus mengubah paradigma penilaian kinerja ASN. Pemerintah sudah menyediakan platform e-kinerja untuk penilaian ASN.

“Untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi atas PPPK dan evaluasi terhadap kinerja. Kami sudah sediakan e-kinerja dari setiap instansi pemerintah,” kata Rini.

Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi mobilitas. Langkah tersebut di antaranya pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dorongan penggunaan transportasi publik, penghematan perjalanan dinas dalam negeri sampai 50%, serta perjalanan dinas luar negeri hingga 70%.

Airlangga menegaskan tidak semua sektor akan mengikuti skema WFH. Sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap bekerja dari kantor atau lapangan. Hal yang sama berlaku untuk sektor strategis, seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Kebijakan bekerja dari rumah bagi sektor swasta diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan perusahaan diberi kewenangan menentukan hari WFH bagi karyawannya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sudah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau perusahaan swasta tetap membayarkan upah sesuai ketentuan dan tidak memotong cuti tahunan karyawan dalam pemberlakuan WFH.

Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar pada jenjang dasar hingga menengah atas tetap berlangsung tatap muka 5 hari dalam sepekan. Kegiatan olahraga terkait prestasi dan ekstrakurikuler juga tidak dibatasi. Sementara pendidikan tinggi akan menyesuaikan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, khusus untuk mahasiswa semester IV ke atas.

Airlangga menyatakan kebijakan WFH akan dievaluasi setelah 2 bulan dilaksanakan. Masyarakat diminta tetap produktif, membiasakan hemat energi, dan memprioritaskan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah diimbau memperluas pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket transformasi budaya kerja nasional yang disiapkan pemerintah untuk merespons dinamika global, tekanan rantai pasok, dan kebutuhan efisiensi energi. Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi nasional tetap stabil, stok BBM aman, dan fiskal masih terjaga.

Pemerintah menilai keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, lebih produktif, dan lebih tahan menghadapi gejolak global. Karena itu, dunia usaha dan masyarakat diminta tetap tenang serta ikut mendukung perubahan pola kerja dan efisiensi energi yang sedang dijalankan pemerintah.

Solusi Realistis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Bonti Wiradinata mengatakan penerapan WFH 1 hari setiap pekan sebagai solusi realistis menghadapi ketidakpastian harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak menentu, pemerintah terlihat memilih jalur manajemen permintaan (demand management) daripada menaikkan harga (BBM) subsidi yang berisiko memicu inflasi dan gejolak politik,” ujar Bonti, Kamis (2/4/2026). 

Bonti menilai WFH akan menghemat operasional gedung perkantoran dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Beban listrik gedung pemerintahan dan swasta di Jakarta, Surabaya, dan Medan, diklaim bisa turun 15%-20%.

Selain itu, mengacu pada data historis mobilitas di 5 kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, Bonti menyebut sektor transportasi menyumbang sekitar 46% dari seluruh konsumsi energi nasional. Dengan asumsi 20%-30% tenaga kerja melakukan WFH, ada potensi penurunan konsumsi listrik perkantoran yang signifikan.

Senada dengannya, pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono mengatakan WFH sebagai kebijakan rasional dan positif diterapkan dalam kondisi krisis. Pengalaman saat pandemi Covid-19, pola kerja hybrid tetap bisa menjaga kinerja selama didukung infrastruktur digital.

“Dari perspektif kebijakan publik, ini merupakan bentuk intervensi pada sisi permintaan (demand-side management), yaitu upaya menekan konsumsi energi tanpa harus menambah beban fiskal melalui subsidi atau menaikkan harga BBM,” ujar Kristian.

Menurut Kristian, WFH 1 hari dalam sepekan bisa meminimalkan potensi gangguan koordinasi dan pelayanan publik. Namun, dia menekankan pentingnya menyiapkan perangkat digital untuk mekanisme pengawasan kerja pegawai.

Pendapat berbeda disampaikan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda. Dia menilai penerapan WFH bagi ASN tidak memberikan dampak signifikan dalam mengurangi konsumsi BBM nasional, mengingat jumlah ASN hanya sekitar 2% dari populasi penduduk.

Nailul justru khawatir kebijakan WFH pada Jumat justru akan dimanfaatkan ASN berlibur ke tempat wisata karena bersambung dengan libur akhir pekan.

“Jumat itu bisa dibilang kesempatan bagi ASN untuk bisa long weekend sekaligus, gitu kan. Mereka bekerja di tempat wisata dan sebagainya," kata Nailul kepada Beritasatu.com, Rabu (1/4/2026).

Pemerintah diminta agar lebih fokus pada perbaikan fasilitas transportasi umum di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Transformasi umum dianggap lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM.

"Ketika transportasi itu dibangun dengan baik, kemudian ASN  juga diminta menggunakan transportasi umum,  justru akan lebih efektif karena mengurangi bahan bakar minyak dari kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan juga melestarikan lingkungan,” ujar Huda.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) juga mengkritik kebijakan WFH bagi ASN. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan solusi tepat untuk mengurangi penggunaan energi secara signifikan dan tak akan berdampak signifikan.

“Kalau tujuannya untuk menghemat BBM, menurut saya WFH bukan solusi yang paling efektif. Konsumsi energi terbesar itu justru berasal dari listrik, seperti untuk lampu dan pendingin ruangan,” ujar JK di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

JK menjelaskan, sebagian besar listrik di Indonesia masih diproduksi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, sehingga kebijakan WFH tidak secara langsung berkaitan dengan pengurangan penggunaan BBM.

Menurut JK, upaya yang lebih efektif untuk menekan konsumsi BBM adalah dengan mendorong penggunaan transportasi umum bagi para pekerja, dibandingkan membatasi aktivitas kerja di kantor.

“Untuk mengurangi penggunaan BBM sebenarnya cukup dengan mendorong pegawai dan karyawan menggunakan kendaraan umum ketika berangkat kerja,” katanya.

Meski mengakui kebijakan WFH dapat menurunkan mobilitas kendaraan, JK juga mengingatkan adanya risiko lain yang perlu dipertimbangkan, yakni potensi penurunan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan publik.

Refocusing Anggaran

Selain penerapan WFH, untuk memperkuat upaya penghematan energi, pemerintah melanjutkan kebijakan fokus ulang atau refocusing anggaran yang telah dimulai sejak awal 2026. Program ini diperkirakan bisa menghemat uang negara sekitar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Airlangga mengatakan dana dari program yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, hingga kegiatan seremonial, akan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran.

Airlangga menegaskan kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi dan antisipasi terhadap perkembangan serta dinamika global, sekaligus memanfaatkan momentum untuk melakukan transformasi dan perubahan. Masyarakat diminta tetap tenang karena kondisi perekonomian nasional masih stabil.

"Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap positif," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi anggaran negara tetap berkelanjutan dan terkendali, bahkan di tengah tekanan global. Ia memastikan Kementerian Keuangan terus menjaga kesinambungan anggaran dan masih memiliki ruang untuk memberikan bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia, meskipun harga minyak dunia mencapai US$ 100 per barel hingga akhir tahun.

"Anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali. Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir," ucap Purbaya.

Percepat Mandatori B-50

Pemerintah juga mempercepat implementasi program mandatori biodiesel B-50, yaitu bahan bakar yang mengandung campuran 50% biodiesel dan 50% bahan bakar fosil. Kewajiban mencampurkan 50% biodiesel dan 50% bahan bakar fosil dalam bahan bakar ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM yang semakin mahal sejak meletusnya perang di Timur Tengah, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dalam negeri. Dengan mengoptimalkan penggunaan biofuel, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Selain itu, kebijakan B-50 juga diharapkan dapat mendukung ketahanan energi nasional dan memperkuat sektor pertanian, mengingat bahan bakar ini akan diproduksi dari kelapa sawit, salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Airlangga mengatakan PT Pertamina telah siap untuk menjalankan proses blending atau pencampuran bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, penerapan B-50 diperkirakan mampu menekan konsumsi BBM berbasis fosil, seperti solar, hingga lebih dari 4 juta kiloliter atau setara Rp 48 triliun dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun, sekaligus menghemat subsidi BBM.

“Dengan implementasi B-50 maka insyaallah tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar. Jadi ini menjadi kabar baik,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian harga energi global. Indonesia diklaim akan surplus solar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pemerintah memanfaatkan dinamika global yang terjadi untuk mempercepat berbagai kebijakan dan investasi di sektor energi bersih.

“Kita pun mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan, policy, dan juga dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable atau energi baru terbarukan, seperti geotermal, solar untuk elektrifikasi, hidro, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Rosan menambahkan, langkah tersebut disusun secara komprehensif untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap energi nasional ke depan.

Strategis

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan percepatan mandatori B-50 dalam menghadapi potensi lonjakan harga minyak global cukup strategis, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan. Menurutnya, B-50 dapat berperan sebagai peredam atau shock absorber dengan mengurangi ketergantungan impor solar, sehingga membantu mengatasi tekanan terhadap neraca perdagangan dan harga energi domestik.

Yusuf mengatakan percepatan implementasi B-50 membutuhkan kesiapan menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk mitigasi risiko, agar kebijakan tersebut efektif menjaga stabilitas energi nasional di tengah konflik di Timur Tengah. Aspek teknis menjadi kunci utama keberhasilan percepatan program ini.

“Percepatan (B-50) ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga orkestrasi industri yang terintegrasi,” kata Yusuf.

Pemerintah perlu memastikan kesiapan rantai pasok, mulai dari ketersediaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), kapasitas produksi bahan bakar biodiesel dari minyak nabati atau fatty acid methyl ester (FAME), hingga infrastruktur blending di kilang serta proses distribusinya. Selain itu, standardisasi kualitas juga dinilai penting agar B-50 kompatibel dengan mesin, terutama pada sektor transportasi dan logistik.

Pemerintah juga perlu menguatkan sisi permintaan (demand) agar implementasi B-50 berjalan optimal. Kepastian penyerapan dari sektor transportasi maupun industri menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem biodiesel.

“Tanpa kepastian demand, implementasi bisa terhambat,” ujar Yusuf.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk mengimplementasikan B-50. Pengalaman menjalankan mandatori biodiesel hingga B-40 menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.

"Rencana B-50 sebetulnya telah dipersiapkan pemerintah sebelum konflik Timur Tengah terjadi saat ini," kata Tungkot.

Dari sisi kapasitas, industri biodiesel nasional dinilai siap. Produksi yang mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter dinilai cukup untuk menopang implementasi B-50. Untuk menjalankan B-50 dibutuhkan sekitar 20 juta kiloliter FAME yang setara dengan kebutuhan 16 juta hingga 18 juta ton CPO. Sementara produksi nasional CPO dan crude palm kernel oil (CPKO) pada 2025 mencapai sekitar 57 juta ton.

Hanya saja, peningkatan alokasi CPO untuk kebutuhan dalam negeri berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek. Hal ini menjadi konsekuensi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Reporter: Addin Anugrah Siwi, Basudiwa Supraja, Bambang Ismoyo, Dayat, Mita Amalia Hapsari, Akmalal Hamdhi.