WFH ASN Jadi Sorotan, Jangan Sampai Jadi Ajang Kerja Sampingan

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Selain bertujuan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini dinilai membutuhkan evaluasi ketat agar tidak berdampak pada kinerja layanan publik.

Dosen manajemen kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menegaskan keberhasilan WFH sangat bergantung pada sistem pengawasan berbasis kinerja. “Ketika budaya kerja masih bergantung pada perintah atasan dan belum mandiri, WFH berpotensi menurunkan produktivitas karena ASN bisa terdistraksi pekerjaan domestik,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Ia menekankan pentingnya penerapan standar kerja yang jelas dengan indikator berbasis output. Selain itu, diperlukan sistem monitoring terukur, seperti timesheet serta pertemuan daring secara rutin. Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, efektivitas WFH akan sulit diukur secara objektif.

Subarsono juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada asumsi efisiensi anggaran. Ia menilai perlu kajian lebih dalam untuk memastikan apakah penghematan yang dihasilkan benar-benar signifikan terhadap APBN maupun APBD. “Jangan sampai hanya asumsi biaya listrik berkurang, tetapi tidak berdampak nyata secara fiskal,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan, terutama jika WFH diterapkan mendekati akhir pekan. “ASN berpotensi memanfaatkan WFH untuk pekerjaan sampingan,” tambahnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, ia menyarankan evaluasi berkala dengan empat indikator utama, yakni capaian target kerja, ketepatan waktu, kualitas hasil, serta partisipasi dalam aktivitas digital.

Menurutnya, tanpa pengawasan ketat dan evaluasi berbasis data, kebijakan WFH berisiko tidak optimal dalam mendukung kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik.