Ma'ruf Amin: Pembangunan Ekonomi Syariah Sejalan dengan Transformasi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah meyakini arah pembangunan ekonomi syariah dan juga keuangan syariah di Indonesia sejalan dengan kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dari sisi konsep universal terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan pertumbuhan secara seimbang.

"Patut disyukuri roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kita upayakan bersama ini terus bergulir dengan sejumlah pencapaian yang positif," ucap Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023, Jumat (26/5/2023).

Ma'ruf Amin menyampaikan, pangsa aktivitas syariah tahun 2022 mencapai 45,66% terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45% dari tahun 2021. Menurutnya,  salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah penguatan UMKM. Dalam hal ini sinergi pengembangan UMKM industri halal diarahkan untuk penguatan kapasitas usaha dan perluasan akses pembiayaan syariah yang terintegrasi.

"Sampai dengan Desember 2022, pembiayaan syariah yang disalurkan mencapai Rp 149,55 triliun bersumber dari dana program pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat, Red), ultra mikro dan LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Red) maupun dari sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah," tutur Ma’ruf.

Dia mengatakan peran keuangan sosial syariah bagi pemerataan ekonomi umat juga kian meningkat. Penyaluran dalam keuangan sosial syariah diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, menyokong ketahanan pangan dan berbagai program lain dalam kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih produktif.

"Berbagai capaian ini setidaknya memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah telah memberi andil signifikan dalam gerak pembangunan yang mengedepankan asas inklusif berkelanjutan serta prinsip pemerataan dan keadilan," kata Ma’ruf.

Menurutnya, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini tidak lepas dari kontribusi berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Karenanya, dalam implementasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diperlukan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke tingkat daerah.

"Peran pemimpin daerah utamanya di tingkat provinsi menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah," tutur Ma’ruf Amin.