BI Siapkan 5 Strategi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergisitas stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sisi permintaan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 4,5% sampai 5,3% selama tahun 2023.

"Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Agustus 2023, di Jakarta, Kamis (24/8/2023).


Perry mengatakan, BI menjalankan lima strategi untuk memperkuat respons bauran kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertama, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF).


Kedua, menerbitkan sekuritas rupiah bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen OM (kontraksi) yang pro-market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang, mendukung upaya menarik aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio, serta untuk optimalisasi aset SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying.

Ketiga, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga perbankan pada sektor perumahan dan pariwisata.

Keempat, mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital, dengan implementasi kebijakan QRIS tarik tunai, transfer, dan setor tunai (tuntas) bersama pelaku industri, dan implementasi uji coba QRIS antarnegara dengan Singapura.


Kelima, menyukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan, dengan lima fokus pencapaian, yaitu bauran kebijakan, local currency transaction, regional payment connectivity, inklusi keuangan, dan strengthening ASEAN finance process.

"Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis akan terus diperkuat," kata Perry.