BGN Terapkan 'No Service No Pay' di Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 3 April 2026 | 15:11 WIB

Penulis: Erfan Maruf | Editor: HYK

URL berhasil di salin.

Badan Gizi Nasional terapkan prinsip 'no service no pay' pada program Makan Bergizi Gratis. Insentif Rp6 juta/hari hangus jika standar sanitasi dilanggar. (Beritasatu.com/AI)

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan mekanisme kontrol ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui prinsip 'no service, no pay', mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menjaga standar operasional tinggi jika tidak ingin kehilangan hak insentif harian mereka.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN Rufriyanto Maulana Yusuf menegaskan, kebijakan ini merupakan instrumen disiplin untuk menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.

"Logika operasionalnya dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ujar Rufriyanto di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Uji Coba MBG Prasmanan di Malang, Siswa Ambil Sendiri Menu

Dalam skema ini, mitra penyedia layanan berhak menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, hak tersebut dapat seketika hangus apabila fasilitas SPPG dinyatakan gagal beroperasi atau tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Rufriyanto menjelaskan, beberapa indikator kecacatan mutu yang dapat menyebabkan penghentian insentif (suspend) antara lain:

Terdeteksi bakteri E.Coli pada filter air.
Aliran IPAL yang mampet dan mengganggu permukiman.
Kerusakan mesin chiller yang menyebabkan bahan pangan (daging) busuk.
Gagal mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes.

"Jika salah satu parameter tersebut terlanggar, maka pada hari itu juga insentif Rp 6 juta langsung dihentikan. Ketentuan ini mendorong mitra untuk disiplin karena seluruh risiko operasional berada di pihak mereka," tegasnya.

3 Fokus Utama BGN untuk Sertifikasi SPPG

Meski skema kemitraan ini masih membutuhkan penyesuaian operasional, BGN menilai kebijakan tersebut memiliki nilai strategis yang besar bagi kedaulatan bangsa. Program MBG diarahkan untuk mengalihkan beban belanja modal menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang.

Rufriyanto mengajak publik untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai upaya transformasi tata kelola publik yang berkelanjutan.

"Instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," pungkasnya.