ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Capres Angkat Bicara Soal Meningkatkan Penerimaan Pajak

Rabu, 13 November 2013 | 16:59 WIB
RS
WP
Penulis: Ridho Syukro | Editor: WBP
Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak (Istimewa)

Ciputat - Calon presiden dari sejumlah partai angkat bicara mengenai visi dan misi yang akan mereka lakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Calon Presiden yang dijagokan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD mengatakan pajak tidak terlepas dari negara. "Tujuan negara merdeka adalah rakyat menjadi lebih sejahtera dan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang membuat rakyat menjadi lebih sejahtera," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam acara seminar Dirjen Pajak "Capres Bicara Pajak" di Auditorium Gedung Utama Syahida, Gedung Pasca Sarjana UIN, Ciputat, Rabu (13/11).

Menurut dia, dari fakta yang ada, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 70 persen, sedangkan tax ratio hanya 11 persen. Rendahnya tax ratio pajak di Indonesia disebabkan kesadaran membayar pajak masih kurang, padahal potensi penerimaan cukup besar.

Dia menjelaskan, jika tax ratio di Indonesia sudah mencapai 15 persen, maka keseluruhan APBN bersumber dari pajak, tidak lagi dari utang.

ADVERTISEMENT

Jika dirinya terpilih Presiden, ia telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan cara meningkatkan tax ratio.

"Potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup besar, jika penerimaan sudah sesuai target setiap tahunnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tumbuh berkelanjutan," ujar dia

Dia mengatakan tax ratio dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan objek pajak baru sehingga secara tidak langsung jumlah wajib pajak akan meningkat.

Mahfud mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan praktik korupsi paling tinggi di dunia. Salah satu lahan empuk korupsi adalah perpajakan seperti Kasus yang melibatkan Gayus dan Dana.

Dia mengatakan, misi yang ia bawa ketika terpilih menjadi presiden adalah menertibkan pegawai pajak yang nakal dan diberikan hukuman yang berat.

"Simpel saja pegawai pajak nakal ditertibkan dan dihukum dengan seberat beratnya," ujar dia

Mahfud mengatakan sistem rekruitmen Ditjen Pajak juga harus diperbaiki. Ditjen Pajak harus memilih pegawai pegawai profesional supaya ke depannya pegawai seperti Gayus tidak beredar lagi di dunia pajak Indonesia.

Dia juga mengapresiasi gerakan Ditjen Pajak yang berjudul "Ditjen Pajak Bersih Di Tangan Kita". Menurut dia gerakan gerakan seperti ini cukup baik untuk menyadarkan pegawai pajak yang nakal agar tidak melakukan kegiatan korupsi.

Dalam Kesempatan yang sama, calon Presiden dari Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan pajak adalah senjata untuk memperkuat fundamental negara. Jika penerimaan pajak di suatu negara optimal maka keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan mudah bisa terwujud.

Dia mengatakan banyak negara maju yang penerimaan pajaknya optimal karena ditunjang kesadaran wajib pajak. Sementara kesadaran wajib pajak di Indonesia masih setengah-setengah.

Menurut dia, jika nanti ia terpilih sebagai Presiden hal utama yang akan ia lakukan adalah memupuk rasa gotong royong kepada seluruh masyarakat bahwa membayar pajak itu adalah kegiatan yang bijak dan terus melakukan sosialisasi mengenai peran dan fungsi pajak.

"Pajak adalah fundamental terbesar negara, pajak dan kematian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, jika ibadah yang baik fundamental persiapan kematian maka pajak adalah fundamental perbaikan ekonomi," ujar dia

Dia menjelaskan strategi lain yang akan ia lakukan untuk menambah penerimaan pajak adalah menagih pajak pertambahan nilai bagi perusahaan asing yang ada di Indonesia khususnya di sektor kelautan.

Hampir 90 persen jasa pelayaran di Indonesia didominasi asing meskipun Indonesia negara maritim. Kebanyakan perusahaan tersebut tegas dia, tidak pernah bayar pajak.

oleh sebab itu ia bertekad akan menagih pajak kepada perusahaan asing yang bergerak di sektor jasa pelayaran.

"Pajak properti cukup bagus, ada lagi yang lebih bagus yaitu meningkatkan pajak dari perusahaan asing yang bergerak di jasa pelayaran," ujar dia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Ternyata, 5 Bos Pabrik Baja Gelapkan Pajak Bermodus Faktur Fiktif

Ternyata, 5 Bos Pabrik Baja Gelapkan Pajak Bermodus Faktur Fiktif

BANTEN
Purbaya Injak Rem untuk Batasi Kebijakan DJP yang Dinilai Bikin Gaduh

Purbaya Injak Rem untuk Batasi Kebijakan DJP yang Dinilai Bikin Gaduh

EKONOMI
Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Jaksel Tembus 107,9 Persen

Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Jaksel Tembus 107,9 Persen

EKONOMI
Bisa Gratis, Ini Cara Cek PBB Jakarta 2026 Online

Bisa Gratis, Ini Cara Cek PBB Jakarta 2026 Online

NASIONAL
Ramai Isu APBN Hanya Bertahan 3 Bulan, Purbaya: Tidak Benar

Ramai Isu APBN Hanya Bertahan 3 Bulan, Purbaya: Tidak Benar

EKONOMI
Tiru Iran, Purbaya Ingin Pungut Pajak Selat Malaka

Tiru Iran, Purbaya Ingin Pungut Pajak Selat Malaka

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon