Apindo Minta Pemberlakuan Permendag Pengaturan Impor Ditunda

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindio) meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 tahun 2023 yang telah diberlakukan sejak 10 Maret 2024 lalu. Permendag tersebut berisi tentang kebijakan dan pengaturan Impor.

"Setelah mengadakan FGD (forum group discussion) dengan asosiasi ekosistem sektoral yang merupakan bagian yang terdampak langsung atas aturan Permendag 36/2023, Apindo merekomendasikan penundaan aturan tersebut untuk mempersiapkan, memperjelas, dan mensosialisasikan secara baik dan menyeluruh kepada dunia usaha agar tidak terdampak atas pemberlakuan aturan itu," kata Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, Sabtu (23/3/2024).

Diterangkan Shinta, ada beberapa concern yang disampaikan pelaku industri atas aturan itu, sehingga direkomendasikan ditunda karena banyak sektor dan supply chain yang terdampak atas aturan tersebut.

"Butuh waktu masa transisi lebih panjang karena ketidaksiapan sistem elektronik INSW (indonesia national single window) termasuk kesiapan sistem dan beberapa HS Code dari industri alas kaki misalnya yang belum masuk ke sistem, sehingga ada penolakan," terangnya.

Selain itu, permohonan impor yang dalam implementasinya menghadirkan jeda waktu yang signifikan dalam seluruh kegiatan impor membuat banyak pengusaha dirugikan.

"Oleh sebab itu, melalui Apindo, pengusaha meminta supaya keseluruhan proses persetujuan bisa selesai dalam waktu 14 hari," tegasnya.

Apindo menyadari tujuan pemerintah dalam Permendag 36/2023 dalam mengendalikan impor dan mengatur tata niaga Indonesia untuk kepentingan rakyat Indonesia sudah bagus, karena sesuai dengan amanah undang-undang.

"Tetapi harus dipahami aturan itu harus tetap memberdayakan daya saing dari industri hulu, intermediate dan hilir, termasuk juga pelaku usaha retail agar bisa sama-sama maju ke depannya dan mampu bersaing dengan barang yang berasal dari luar negeri," kata Shinta.